- kemenpera.go.id
VIVAnews - Penjualan Perum Perumnas pada semester I-2011 hanya Rp250 miliar atau baru 25 persen dari target. Target perseroan tahun ini sebesar Rp1 triliun.
Direktur Utama Perum Perumnas, Himawan Arif, mengatakan, penjualan tahun ini bukan menurun, tetapi melambat karena berbagai kendala yang dihadapi Perumnas. Terutama sistem baru yang masih memerlukan proses adaptasi.
"Pertumbuhan Perumnas melambat, tantangannya sistem baru. Pemerintah Daerah belum siap keluarkan perda-perda," kata Himawan Arif, saat buka puasa bersama wartawan, di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2011.
Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Teddy Robinson, mencontohkan, kendala itu seperti aturan baru yang ditetapkan oleh Menteri Perumahan Rakyat selama ini yaitu terkait subsidi bunga. Namun, saat ini menggunakan skim Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang masih membutuhkan penyesuaian.
"Menjalankan itu banyak sekali aturannya, ada NPWP, gaji, dan sebagainya yang membutuhkan waktu untuk menginformasikan kepada konsumen," ungkap Teddy.
Masalah lainnya yaitu perubahan otoritas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat ke pemda. Padahal, banyak pemda belum mengeluarkan perda terkait BPHTB, sehingga notaris tidak bisa melakukan transaksi kredit pemilikan rumah (KPR).
"Sekarang KPR bisa diberikan jika unit sudah selesai," tuturnya.
Calon pemilik rumah formal harus mempunyai NPWP, tentu ini membutuhkan waktu. Lalu, terkait blanko penjualan, saat ini Perumnas mengaku stok blanko habis, sehingga konsumen tidak dapat melakukan pemesanan.
"Misalnya di Jawa Barat, di Bandung, Cirebon, stok sudah habis bahkan sejak sebulan lalu, sekarang kami siapkan sekitar 5.000 blanko," ungkapnya.
Kendala lain yaitu aturan-aturan yang berbeda dari masing-masing kepala daerah baik bupati maupun walikota menyebabkan Perumnas tidak dapat meningkatkan penjualannya. Contohnya, Perumnas menginginkan lahan yang dimiliki pemda dapat digunakan untuk pembangunan perumahan dengan target pegawai negeri sipil (PNS).
"Tapi, ada aturan mengganjal, di Tarakan misalnya, ada aturan masa kerja PNS minimal tujuh tahun. Setelah di cek, PNS yang lebih dari tujuh tahun itu gajinya lebih dari Rp2 juta, jadi ini perlu dievaluasi," kata Teddy.
Sementara itu, terkait program rumah murah yang dicanangkan pemerintah, diperlukan perbaikan regulasi dan mengubah paradigma pembangunan yang selama ini bergantung pada pembangunan menjadi orientasi pasar.
Selain itu, Perumnas perlu bekerja sama dengan berbagai pihak seperti perbankan --Bank Tabungan Negara--, Badan Pertanahan Nasional, pemda, pihak swasta, untuk mempercepat penyediaan rumah murah.
"BTN misalnya, keluarkan aturan KPR, tapi kendalanya cabang-cabang di daerah juga belum tahu ada program itu. Ini kan memperlambat," ungkapnya.
Meskipun pencapaian hingga semester pertama masih jauh dari target, Teddy mengaku sangat optimistis dapat memenuhi target penjualan 2011 mencapai Rp1 triliun.
"Sekarang, yang booking sudah ada 80 ribu unit. Anggap saja masing-masing unit itu Rp70 juta, itu kan bisa mencapai Rp560 miliar. Total jadi sekitar Rp810 miliar, itu sudah cukup bagus," ungkapnya. (art)
Polisi Periksa 13 Saksi Kasus Tewasnya Anggota Polresta Manado di Mampang Jakarta Selatan
Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Bintoro, mengaku saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan 13 orang atas tewasnya anggota Satlantas Polresta Manado.
