VIVAnews – Alotnya pembahasan soal parliamentary threshold atau ambang parlemen dalam revisi UU Pemilu, membuat partai-partai tengah di parlemen merapatkan barisan. PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura, bersinergi melawan dominasi 3 partai besar – Demokrat, Golkar, dan PDIP – yang menginginkan kenaikan angka ambang parlemen.
Kali ini, keenam partai politik itu tak peduli lagi apakah mereka mereka merupakan bagian dari koalisi pemerintah atau tidak. Hal yang terpenting, eksistensi mereka di parlemen dapat terjaga, dengan mencegah kenaikan ambang parlemen secara drastis.
Semakin tinggi angka ambang parlemen, maka kemungkinan partai-partai itu untuk lolos ke DPR memang semakin sulit, karena mereka harus mengumpulkan perolehan suara nasional yang lebih banyak daripada pemilu lalu. Pada Pemilu 2009 lalu, ambang parlemen dipatok pada angka 2,5 persen. Artinya, partai dengan perolehan suara nasional kurang dari 2,5 persen tidak mendapat kursi di DPR.
Kini, dalam pembahasan RUU pemilu, pemerintah mengajukan kenaikan ambang parlemen ke angka 4 persen, sama seperti sikap Demokrat sebagai partai utama pendukung pemerintah. Golkar bahkan mengusulkan angka ambang parlemen lebih tinggi lagi, yakni 5 persen. Hal ini sudah pasti memperoleh tentangan keras dari partai-partai tengah di parlemen.
“Tujuan merevisi UU Pemilu adalah untuk membangun sistem kepartaian yang demokratis, sehat, dan kuat, bukan untuk menghilangkan atau membunuh parpol kecil atas nama menciptakan pemerintahan presidensiil yang efektif dan efisien,” kritik Viva Yoga Mauladi, anggota Panitia Khusus RUU Pemilu dari Fraksi PAN.
Lebih lanjut ia berpendapat, kenaikan ambang parlemen adalah logika yang salah dari partai-partai besar. “Efektivitas pemerintahan presidensiil tidak ditentukan oleh jumlah partai, tapi oleh persamaan atau perbedaan ideologi politik partai, dan komposisi perolehan kursi partai di DPR,” kata Yoga kepada VIVAnews, Rabu 2 November 2011.
Paling penting, ujarnya, efektivitas pemerintahan ditentukan oleh kepemimpinan yang kuat di pemerintahan. “Bila tidak ada kepemimpinan yang kuat, maka meski jumlah partai di parlemen sedikit, tetap saja akan terjadi instabilitas politik,” terang Yoga.
Oleh karena itu, tegas Ketua Badan Pemenangan Pemilu PAN itu, 6 parpol di parlemen termasuk PAN, membulatkan tekad untuk bersinergi dan bersikap satu suara dalam pembahasan RUU Pemilu. “Jangan sampai ada tirani mayoritas atau diktator minoritas di DPR. Kekuatan civil society harus terlibat aktif dalam proses pengambilan kebijakan RUU Pemilu ini,” kata dia.
Secara terpisah, Golkar menegaskan bahwa kenaikan ambang parlemen tidak dimaksudkan untuk ‘membunuh’ eksistensi partai-partai kecil. “Skema itu tidak bertendensi membunuh partai, sebab asumsinya semua partai memulai dengan start yang sama,” ujar Taufiq Hidayat, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi Golkar.
Selain Epy Kusnandar, Polisi Tangkap Pemain Sinetron Preman Pensiun Lainnya
Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap aktor Epy Kusnandar, yang berperan di sinetron Preman Pensiun atau akrab disapa Kang Mus. Polisi juga menangkap orang lain.
