- Flickr
VIVAnews - Politikus Demokrat Gde Pasek Suardika menilai ada pembelokan masalah "lobi hambalang". Menurut dia, Ignatius Mulyono diminta melobi Kepala BPN Joyo Winoto untuk mempercepat penyelesaian sertifikat tanah yang sudah dibebaskan untuk proyek Hambalang.
Jika disebut lobi itu sebagai kongkalikong yang diduga melibatkan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum dan M Nazaruddin, Pasek menyebutnya sebagai ujian.
"Ini ujian saja. Tidak ada pemimpin politik yang tidak diuji," kata Pasek di DPR, Kamis 17 November 2011.
Menurut Pasek, bisa saja ketika itu ada pertemuan-pertemuan membahas hal itu. Tetapi, pertemuan yang melibatkan Ignatius Mulyono, Anas, dan Nazar ketika itu karena masing-masing pihak memang dalam jabatan yang mengharuskan pertemuan tersebut. "Itu sebuah fakta yang sebenarnya tidak ada masalah, tapi seperti dimasalah-masalahkan," ujarnya.
Pasek mencoba mengurai duduk masalah tersebut. Menurutnya, proyek Hambalang dimulai sejak Menpora Adhyaksa Dault. Ketika itu sudah ada pembebasan lahan, tapi proyek konstruksi belum jalan. Kemudian Menpora berganti ke Andi Mallarangeng, proyek dilanjutkan.
Menurut Pasek, masalah itu sempat dibahas di Komisi X DPR. Komisi X menemukan status tanah belum jelas, yakni kurang sertifikat. "Koordinasi dengan fraksi minta segera dituntaskan dalam konteks menyelamatkan aset pemerintah. Karena itu tugas wakil rakyat menyelamatkan aset pemerintah. Sederhana saja," kata Pasek.
Menurut Pasek, pimpinan Komisi X merupakan anggota fraksi Demokrat. Agar sertifikasi tanah yang dibebaskan di Hambalang itu cepat tuntas, perlu koordinasi dengan BPN yang merupakan mitra komisi II DPR. Fraksi Demokrat berkoordinasi dengan Ignatius Mulyono karena merupakan anggota Fraksi Demokrat.
"Itu dikaitkan ada Nazaruddin memang bisa saja karena dia ikut pertemuan sebagai pimpinan fraksi. Sekarang, persepsi jadi negatif kalau ada pertemuan dengan Nazar. Padahal sebenarnya kan wajar saja," ujar Pasek. "Ítu melobi biar sertifikat bisa dikeluarkan. Diklirkan dulu persepsinya, jadi bukan kongkalikong."
Sebelumnya, Ignatius mengaku diminta untuk melobi Badan Pertanahan Nasional untuk menyelesaikan tanah Hambalang. "Ya, saya diminta bantuan untuk menguruskan tanah Pak Menpora. Karena kebetulan mitra kerja Komisi II adalah BPN," kata Ignatius saat dihubungi VIVAnews.com, Kamis 17 November 2011.
Menurutnya, permintaan itu disampaikan langsung oleh Anas yang saat itu masih duduk sebagai Ketua Fraksi Demokrat dalam sebuah pertemuan. Pertemuan itu digelar di ruangan Ketua Fraksi. "Saat itu ada Pak Nazaruddin juga, dan Pak Nazar juga meminta hal yang sama kepada saya," ujarnya. (umi)
