- Nila Chrisna Yulika/VIVAnews
VIVAnews – Sudah lebih dari dua pekan warga Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, menginap di depan gerbang Kompleks DPR RI. Mereka mendirikan tenda di sana, untuk tempat tinggal sekaligus posko.
Dimulai dengan aksi jahit mulut Desember 2011 lalu, hingga kini petani Pulau Padang masih bertahan di depan gerbang DPR. Mereka pun menghabiskan malam tahun baru di ‘emperan’ Gedung DPR itu. Semua demi dikabulkannya tuntutan dan aspirasi mereka: pencabutan izin PT. Riau Andalan Pulp Paper (RAPP) oleh pemerintah.
PT. RAPP dianggap telah merusak ekosistem hutan industri di wilayah mereka, dan menggusur lahan yang dimiliki warga setempat. Warga khawatir RAPP membabat habis hutan alam di lingkungan mereka, sehingga mengakibatkan abrasi. Warga juga memprotes dampak pembabatan hutan bagi perekonomian mereka, karena sebagian besar mata pencaharian penduduk setempat adalah bertani karet dan sagu.
Demi tercapainya perjuangan itu, warga Pulau Padang bahkan ‘menggeruduk’ Kantor Kementerian Kehutanan yang kebetulan terletak persis di samping Gedung DPR. Kemenhut memang seharusnya bertanggung jawab atas perselisihan antara warga dan PT. RAPP ini.
Hari ini, sejumlah anggota Komisi III DPR menemui para petani Pulau Padang yang bertahan di depan gerbang DPR itu. Mereka berdialog sekaligus mengimbau warga menyudahi aksi mereka dan membongkar tenda tempat mereka menginap. Kebetulan, Senin pekan depan, 9 Januari 2012, masa reses DPR berakhir, dan para anggota DPR akan kembali bersidang.
Komisi III berjanji, mereka akan membantu memperjuangkan aspirasi warga Pulau Padang. “Pukul 14.00 WIB siang ini, kami akan ke Kemenhut bersama-sama mereka untuk membantu perjuangan mereka,” kata anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 6 Januari 2012.
“Yang penting kita dengarkan aspirasi mereka. Jangan dibiarkan, tapi tawarkan solusi, karena mereka sudah menginap berhari-hari di depan sini,” ujar Martin. Ia menambahkan, pengunjuk rasa kini telah mengerti dan bersedia untuk membongkar tenda mereka.
DPR ke Pulau Padang
Sebetulnya, 27 Desember 2011 lalu, sejumlah anggota DPR asal daerah pemilihan (dapil) Riau, telah mengunjungi Pulau Padang untuk membantu penyelesaian konflik antara warga dan PT. RAPP. Dalam kunjungan itu, Forum Komunikasi Anggota DPR asal Riau meminta warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh keberadaan PT. RAPP di daerah mereka.
“Kita tahu bahwa Pulau Padang punya sumber daya alam yang luar biasa. Banyak pihak yang menginginkannya. Sementara sumber daya warga setempat masih rendah sehingga mudah diprovokasi. Ini harus diwaspadai,” ujar Ketua Forum Komunikasi Anggota DPR RI asal Riau, Wan Abu Bakar.
Di sisi lain, DPR juga mendesak agar PT. RAPP segera merealisasikan kesepakatan mereka dengan warga, termasuk soal komitmen mereka untuk berpartisipasi memajukan kesejahteraan penduduk lokal. “Yang penting perusahaan merealisasikan pembuatan jalan di sejumlah desa yang ada di Pulau Padang, dan menginvestasikan sekitar Rp70 miliar untuk membangun kebun rakyat yang diperuntukkan bagi warga Pulau Padang,” kata anggota Komisi VII DPR Sutan Soekarnotomo.
Di sisi lain, DPR justru mengatakan, sebagian besar masyarakat Pulau Padang sebetulnya dapat menerima keberadaan perusahaan PT. RAPP di daerah tersebut. “Keberadaan RAPP berdampak positif bagi perekonomian negara dan masyarakat setempat. Tapi, masih ada beberapa item perjanjian yang harus segera direalisasikan perusahaan,” kata Wan Abu Bakar.
Ia meyakini, realisasi janji RAPP akan memperkuat kepercayaan masyarakat Pulau Padang terhadap keberadaan perusahaan tersebut. Saat ini, pihak Kementerian Kehutanan sebetulnya sudah menghentikan kegiatan operasional PT. RAPP di Pulau Padang untuk sementara waktu. Kemenhut juga telah membentuk tim khusus untuk memediasi warga dan pihak perusahaan.
Asisten Manager Media Relation PT. RAPP Salomo Sitohang sendiri menyatakan, kegiatan operasional perusahaannya senantiasa mengikuti ketentuan yang dibuat oleh pemerintah dan perundangan yang berlaku. Baca tanggapan lengkap pihak perusahaan di sini. (hp).
Kemenkominfo Menggelar Talkshow dengan Tema Jarimu Harimaumu
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kemenkominfo RI) mengadakan kegiatan talkshow chip in “Jarimu Harimaumu” pada tanggal 26 April 2024 di Jakarta Barat.
