DPR Desak Pemerintah Stop Impor Bawang Merah

VIVAnews - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian untuk membahas tata niaga bawang merah nasional. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Erik Satrya Wardhana, usai menerima delegasi Dewan Bawang Merah Nasional (Debnas), Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI), Asosiasi Perbenihan Bawang Merah Indonesia (APBMI) dan Asosiasi Petani Bawang Merah Brebes dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), Selasa 24 Januari 2012.

"Kehadiran pelaku usaha di sektor perbawangan ini untuk mengadukan jatuhnya harga bawang merah yang diakibatkan oleh membanjirnya impor bawang asal Cina dan India ke sentra-sentra produksi sejak sebulan terakhir, bersamaan dengan masa panen. Sehingga harga jual bawang impor yang jauh lebih murah dibandingkan harga lokal. Untuk itu, impor harus segera dihentikan sampai pemerintah bisa mengatur tata niaga bawang merah agar petani terlindungi dari gempuran impor," kata Erik di DPR, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2012.

Saat ini, di beberapa sentra produksi bawang merah seperti di Brebes Jawa Tengah dan Nganjuk Jawa Timur sedang terjadi panen raya.

Harga bawang di tingkat petani hanya berkisar Rp2.500 - Rp3.000 per kg. Harga ini terjun bebas dibandingkan dengan akhir tahun lalu seharga Rp9.000 - Rp10.000 per kg, yang merupakan harga terbaik. Dengan kondisi ini, petani mengalami kerugian rata-rata Rp20 juta per hektar.

Sebelumnya, para petani sudah menempuh berbagai langkah berupa aksi unjuk rasa menuntut Bupati setempat agar mengeluarkan Perbup yang melarang masuknya bawang impor. Selain itu, pada Desember lalu, terjadi kesepakatan antara Kementrian Pertanian dan Kementrian Perdagangan agar rekomendasi impor bawang merah, apabila diperlukan, harus dikeluarkan oleh Dewan Bawang Merah Nasional (Debnas).

"Kesepakatan itu harus berkekuatan hukum berupa regulasi, sehingga apabila dilapangan masih terdapat komoditi impor maka dapat ditempuh langkah hukum. Untuk itu, kami akan memanggil pemerintah secepatnya untuk mengatur tata niaga bawang merah, yang melindungi kepentingan petani dan konsumen bawang merah lainnya di dalam negeri. Ditengah proses ini, impor harus dihentikan," ujarnya.

Berdasarkan laporan dari petani dan pengamatan tim Debnas, kondisi yang terjadi sekarang, ada indikasi praktek dumping dalam impor bawang merah di Indonesia. "Menghadapi indikasi praktek dumping ini pemerintah harus segera mengkaji secara mendalam, dan apabila terbukti harus mengajukan protes," kata dia.

Kasih Ruang Karier dan Promosikan Puluhan Ribu Karyawan, Intip Strategi IWIP

PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menegaskan komitmen untuk selalu memberikan kesempatan dan ruang bagi karyawan yang ingin belajar, hingga berkembang maju.

VIVA.co.id

10 Mei 2024