- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews - Kalangan pengusaha mendesak pemerintah untuk segera menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, pengusaha lebih memilih harga naik ketimbang pembatasan BBM.
"Kalau saya lebih memilih BBM dinaikkan, karena persiapan pemerintah untuk pembatasan BBM itu tidak pasti," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi kepada VIVAnews.com, Rabu, 15 Februari 2012.
Pengkajian opsi kenaikan BBM, Sofjan melanjutkan, sudah terlalu berlarut-larut dan tidak kunjung selesai. Padahal, jika pemerintah tidak segera membuat keputusan yang tegas untuk menaikkan atau membatasi BBM, pengusaha justru akan menemui kesulitan.
"Jangan lama-lama, dikaji terus. Jangan diputar-putar, agar kami bisa segera menghitung ongkos produksi," ungkapnya.
Pengusaha mengusulkan kenaikan harga BBM paling tidak sama dengan harga BBM sebelum diturunkan yaitu Rp6.500 per liter. Dengan ketegasan itu, menurut Sofjan, pengusaha dapat segera mendapat kepastian dari pemerintah dan tidak berpolemik lagi. "Itu paling tinggi," ujar dia.
Tak hanya bagi pengusaha, Sofjan menilai ketegasan pemerintah juga bisa memberikan kepastian bagi alokasi dana subsidi yang akan disalurkan untuk membangun infrastruktur. Selanjutnya, pembangunan dan perbaikan infrastruktur bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Pemerintah harus komitmen membangun infrastruktur. Kami minta ketegasan pemerintah. Uang itu digunakan untuk infrastruktur. Sudah segudang kajian-kajian itu," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2012 yang didalamnya menyebutkan mengenai pembatasan BBM bersubsidi dan penyesuaian harga BBM.
SBY mengatakan, pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR untuk menempuh satu opsi, yaitu pengurangan subsidi. Namun, kemungkinan menaikkan harga BBM tetap terbuka lebar. "Jika harga minyak terus naik, tekanan terlalu berat, bisa dimungkinkan disesuaikan harganya," kata SBY.
Opsi pembatasan ditempuh karena program konversi BBM ke bahan bakar gas memerlukan waktu. Proses itu masih didiskusikan dengan DPR. "Tahapan untuk itu telah kita mulai, tapi tetap perlu waktu," ujarnya. (art)
DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal
Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.
