- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Nasib kurang beruntung hampir kembali dialami PT Jasa Marga Tbk usai sebelumnya mengalami insiden pembukaan paksa gerbang jalan tol dalam kota. Kali ini Menteri Negara Badan Usaha Milik negara (BUMN) Dahlan Iskan kembali mengecek Jasa Marga terkait banjir yang melanda ruas jalan tol Bintaro-Serpong.
"Saya langsung telepon Dirut Jasa Marga," kata Dahlan Iskan kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa, 4 April 2012.
Dahlan mengatakan, dari penjelasan Dirut Jasa Marga, pengelola ruas tol yang mengalami banjir tersebut ternyata bukan milik Jasa Marga. "Dia (Dirut Jasa Marga) bilang, itu bukan tol kami pak," ujarnya.
Walau bukan ruas tol yang dikelola oleh BUMN, Dahlan mengaku dirinya cukup malu dengan masih adanya jalan tol yang tergenang air. "Tol tergenang, saya malu," kata dia.
Seperti diketahui, pintu tol Bintaro-Serpong ditutup sementara akibat banjir yang mengenangi jalan bebas hambatan itu pada Selasa 3 April 2012. Banjir kembali terjadi di kawasan Tangerang Selatan setelah hujan deras turun sejak sore hari kemarin.
Pengelola jalan tol ruas Bintaro-Serpong tersebut adalah perusahaan swasta. yang juga mengelola ruas tol Pelabuhan Makassar, tol seksi empat Makassar, dan tol JORR Kebon Jeruk-Penjaringan.
Tak hanya di tol BSD, kemacetan parah juga terjadi di tol bandara dari arah Soekarno-Hatta menuju tol dalam kota, Rabu 4 April 2012. Tersendatnya laju kendaraan ini diakibatkan adanya genangan air di kawasan Kapuk, Jakarta Utara.
Mecet tampak mulai dari km 31 hingga km 23 atau sekitar 8 kilometer. Kemacetan ini terjadi di jalur bawah tol, sedangkan jalur atas lancar karena tidak tergenang banjir. Kendaraan hanya bisa dipacu 0-5 km per jam, bahkan sempat berhenti lebih dari lima menit.
Berdasarkan informasi dari PJR Polda Metro Jaya, genangan air setinggi 30 Cm itu membuat tiga lajur yanga ada hanya dua yang dapat dilalui. (sj)
'Wassalam' kalau PDIP dan PKS Juga Gabung Koalisi Prabowo, Menurut Peneliti BRIN
Peneliti senior BRIN mengatakan PDIP dan PKS menjadi harapan terakhir menjadi oposisi. Jika tidak ada oposisi, kebijakan yang dimunculkan cenderung merugikan rakyat.
