Ketua KPK Keluhkan Isu di Twitter

Ketua KPK Abraham Samad Saat Diskusi Film Kita Vs Korupsi
Sumber :
  • VIVAnews/ Muhamad Solihin

VIVAnews - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, mulai curhat soal kehidupan pribadinya setelah empat bulan menjabat sebagai ketua KPK.

Chandra Asri Group dan Glencore Akuisisi Aset Shell Energy and Chemicals Park Singapore

Mantan aktivis anti korupsi Makassar itu menuturkan terpaksa meninggalkan kebiasaannya sehari-hari saat masih menjadi aktivis, terutama dalam memilih makanan.

"Saya ini kan dulu aktivis, jadi suka kehidupan yang biasa-biasa saja. Biasanya saya di pinggir jalan makan mi rebus. Kalau sekarang kan nggak bisa makan di luar, takut kenapa-napa," ujar Abraham di kantor KPK, Senin malam 30 April 2012.

"Sebenarnya saya tidak pernah bayangkan sebelumnya, saya pikir tidak ada protokoler di KPK. Bukan soal protokolernya, tapi keamanannya," tutur Abraham.

Dalam kesempatan itu, doktor hukum pidana Universitas Hasanuddin Makassar itu juga sekaligus menjelaskan isu mengenai dirinya yang diunggah Iwan Piliang, seorang aktivis media sosial. "Saya tidak kenal Iwan Piliang. Ini saya clear-kan, saya sendiri tidak suka dengan dunia maya. Saya tidak punya akun Twitter dan Facebook," terang Abraham.

Dirinya menganggap dunia maya berbahaya, karena penuh dengan kepalsuan. Hal itu pula yang menjadi alasan mengapa ia enggan memiliki akun di Twitter maupun Facebook.

Ia juga meminta kepada sejumlah pihak agar mendukung KPK dalam upaya pemberantasan korupsi dengan menciptakan suasana yang kondusif, terutama dalam mengangkat isu pemberitaan di media massa.

"Kalau diberitakan nggak kompak, kami terganggu secara psikologis. Jujur saja, kami berlima jadi terganggu. Masa Twitter jadi pokok pembahasan berita, itu kan nggak fair," singgungnya. (art)

Prabowo-Gibran di Penetapan Presiden-Wapres Terpilih di KPU

Seratus Kementerian Pun Tak Masalah jika untuk Akselerasi Kinerja, Menurut Pakar Politik

Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menilai wacana penambahan jumlah kementerian sebaiknya meniatkan dengan serius untuk mempercepat akselerasi kinerja.

img_title
VIVA.co.id
8 Mei 2024