VIVAnews - Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa menilai penegak hukum tidak perlu meminta izin kepada presiden saat akan memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga terlibat dalam pidana pemillihan umum (pemilu).
"Sebab undang-undang kan meminta percepatan penyelesaian kasus pidana pemilu ini," kata Harifin Tumpa kepada wartawan, Jumat 20 Februari 2009.
Terkait surat izin ini, kata Harifin, Kejaksaan Agung menyatakan akan meminta fakta kepada Mahkamah Agung. "Kami mungkin akan mengeluarkan pendapat hukum saja supaya ada pernyataan tertulis dari MA," kata Harifin.
Permintaan itu, kata Hendarman, sudah disampaikan Jaksa Agung Hendarman Supandji saat melakukan kunjungan silaturahmi, kemarin.
Politisi Demokrat Debby Kurniawan Daftar Jadi Bacabup Lamongan ke PKB, Ini Alasannya
Anggota Komisi X DPR RI dari Partai Demokrat Debby Kurniawan resmi mendaftar Bakal Calon Bupati (Bacabup) Lamongan 2024-2029 ke Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Lamongan.
VIVA.co.id
29 April 2024
Baca Juga :
