Jamdatun:Perdata atau Tidak, Terserah Menkeu
VIVAnews - Otoritas untuk menindaklanjuti wanprestasi aset Sjasul Nursalim berada di tangan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Edwin Pamimpin Situmorang, menjelaskan pihaknya akan segera menyerahkan hasil telaah penyidikan kasus aset Sjamsul Nursalim kepada Menteri Keuangan.
"Kami sudah menerima hasil penyidikan pidsus. Nanti kami akan telaah apakah ada aspek perdata karena kerugian negara dalam kekurangan penyerahan aset Sjamsul itu," kata Edwin kepada wartawan, Kamis, 16 Oktober 2008.
Ia menyatakan telah membentuk satu tim telaah yang terdiri dari delapan orang untuk menalaah hasil penyidikan itu. Ia memperkirakan, telaah akan memakan waktu lama karena kasus tersebut sangat kompleks dan berskala besar. Oleh karena itu, ia tidak ingin telaah hukum atas kasus tersebut sampai salah.
Setelah ada hasilnya, sambung Edwin, segera akan diserahkan ke Menteri Keuangan. "Terserah Menkeu, apakah mau di ditindaklanjuti dengan proses perdata atau tidak," jelasnya.
Sebelumnya, seorang jaksa penyelidik kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hendro Dewanto, menyebutkan ada kekurangan pengembalian kewajiban Sjamsul Nursalim sebesar Rp 4,7 triliun. Kesaksian itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan terdakwa dugaan penerima suap, Urip Tri Gunawan, beberapa waktu lalu.
Padahal, sesuai perjanjian penyelesaian kewajiban BLBI melalui penyerahan aset (Master Settlement and Acquisition Agreement/MSAA), setiap pemegang atau pemilik saham wajib menyerahkan asetnya.
Oleh karena itu, Kejaksaan Agung tengah mengkaji cara pengembalian kekurangan dalam penyerahan aset mantan Dirut Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) itu.
Kaum Mendang-mending Jangan Kaget dengan Harga Mobil Listrik BMW i5, Incar Pejabat dan Sultan
BMW Group Indonesia akhirnya resmi mengumumkan harga sedan listrik terbarunya, BMW i5. Mobil ini merupakan generasi kedelapan dari 5 Series ini jadi incaran para sultan.
