SBY: Era Pangan Murah Telah Berakhir

Pidato kenegaraan SBY
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar

VIVAnews - Pemerintah mewaspadai fluktuasi harga minyak dunia dan harga pangan internasional. Keduanya menunjukkan pergerakan yang makin sulit diperkirakan.

"Era pangan murah tampaknya telah berakhir," ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pidato Kenegaraan menyambut HUT ke-67 Proklamasi Kemerdekaan di Gedung MPR-DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2012.

Tingginya harga pangan, SBY melanjutkan, diproyeksikan masih akan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk itu, Indonesia harus menyediakan ketersediaan pangan yang memadai melalui optimalisasi sumber daya domestik.

Media Asing Soroti Suporter Indonesia di Qatar, Sebut Jadi 'Mini Jakarta'

Pemerintah juga harus dapat mengamankan penyediaan pangan pokok, utamanya beras. Pada 2014, target surplus beras 10 juta ton harus dapat diwujudkan. "Swasembada pangan harus diperluas dan ditingkatkan," ujarnya.

Sementara itu, dari sisi harga minyak, pemerintah terus memantau pergerakan dan tingginya harga. Tujuannya agar subsidi bahan bakar minyak (BBM) tidak terus membengkak dan dapat dilakukan langkah antisipasi.

Pemerintah, menurut SBY, terus berupaya menyehatkan subsidi BBM melalui pembatasan serta penghematan agar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dikurangi secara bertahap. "Dengan cara itu, alokasi subsidi BBM dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur." tambahnya.

Menurut Yudhoyono, pemerintah juga terus mencari, mengembangkan, serta memanfaatkan energi baru dan terbarukan sebagai alternatif. Kecuali, jika ada perubahan harga minyak mentah yang dramatis, yaitu meroketnya harga minyak itu, pemerintah tidak begitu saja menaikkan harga BBM.

Tragedi DBD, Kisah Meninggalnya Seorang Anak di Lampung

"Sesungguhnya, pemikiran untuk secara bertahap mengurangi subsidi BBM adalah semata-mata agar negeri kita dapat memiliki ketahanan energi di masa mendatang," ujarnya. (art)

Ilustrasi harga tiket pesawat pendorong inflasi.

DPR Tolak Iuran Pariwisata Dibebankan ke Industri Penerbangan, Tiket Pesawat Bisa Makin Mahal

Anggota Komisi VI DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Indonesia Congress and Convention Association (INCCA) Evita Nursanty menolak rencana pemungutan iuran dana pariwisata.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024