VIVAnews - Bank Indonesia akan meneliti efektivitas penurunan giro wajib minimum menjadi 7,5 persen terkait pelonggaran likuiditas. Penelitian difokuskan pada bank per bank, khususnya bank kecil, tidak keseluruhan.
"Sekarang kita sedang teliti lagi. Kalau memang ada pengetatan di bank kecil, kita akan cek dan apakah kondisi likuiditasnya cukup," ungkap Direktur Penelitian dan Perbankan Bank Indonesia Halim Alamsyah di Jakarta, Jumat 17 Oktober 2008.
Pernyataan Halim terkait adanya bank-bank yang justru harus mendongkrak GWM-nya menjadi 7,5 persen dari posisi semula 5 persen.
Terlepas dari itu, tujuan pelonggaran kebijakan likuiditas, kata Halim, semata-mata untuk memberi ruang kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam jangka pendek. Dan, apakah Peraturan Bank Indonesia soal GWM ini akan dikaji lagi atau tidak, masih akan diteliti lagi.
"Kita akan memberikan kesempatan apakah memang kesulitan itu struktural atau sementara. Kalau sementara GWM mulai berlaku 24 Oktober, bank memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan itu," kata dia. Namun jika ternyata masalahnya lebih berat, BI akan melihat bank per bank, tidak seluruh banknya
Ia mengaku belum mengecek apakah sudah ada protes dari kalangan perbankan nasional yang masuk ke BI. Yang pasti akan dicek apakah sifat kekurangan likuiditas itu permanen atau temporer. " Itu yang kita cari tahu tapi pergerakan secara industri akan terjadi kelonggaran likuiditas dengan GWM," ujarnya.
Untuk bank per bank akan dilihat lagi, tergantung posisi pengenaan GWM yang berbeda-beda. "Jadi kita sedang mempelajari supaya tidak merugikan," ujarnya.
Penurunan GWM menjadi 7,5 persen merupakan satu dari lima kebijakan bank sentral untuk melonggarkan likuiditas. Selain GMW rupiah, penurunan juga dilakukan untuk GMW valuta asing dari 3 persen menjadi 1 persen.
PKB Dorong Edy Rahmayadi Kembali Maju di Pilgub Sumut 2024
Mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi ingin kembali maju dalam Pilkada serentak 2024 melalui PKB.
