- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - PT Perusahaan Listrik Negara terus menutup gerak peluang korupsi di perusahaannya dengan cara meminimalisasi kontak tatap muka antara pelanggan dan petugas PLN.
PLN terus membuka diri menerima kritik, saran, dan aduan dari masyarakat serta siap memberikan sanksi tegas kepada petugas PLN yang nakal.
Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, mengatakan, perusahaannya fokus melawan korupsi di dua program yang paling rawan, yaitu proses pengadaan barang dan jasa serta pelayanan pelanggan.
PLN melakukan kerja sama dengan Transparancy International Indonesia (TII) untuk mengawasi tender barang dan jasa dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mengawasi korupsi di pelayanan pelanggan.
"Kalau terjadi korupsi di pengadaan barang dan jasa nilainya bisa signifikan, sedangkan di pelayanan pelanggan itu nilainya kecil, tapi banyak," kata Nur Pamudji dalam acara workshop nasional bertajuk "Menuju Pelayanan Jasa Kelistrikan yang Bebas Korupsi" di Jakarta, Jumat 28 September 2012.
PLN, menurut Nur Pamudji, terus terbuka dengan menyediakan informasi tata cara dan prosedur pelanggan di laman perusahaan. "Pelanggan yang ingin mendapat sambungan ini harus jelas, berapa dia membayar," katanya.
Ia mencontohkan, di Jakarta, masyarakat pelanggan PLN lebih banyak meminta sambungan melalui call center ataupun melalui laman perusahaan dibandingkan datang langsung ke kantor PLN.
Pelanggan di DKI Jakarta pun lebih menyukai untuk melakukan pembayaran rekening listrik melalui ATM dibandingkan membayar melalui loket PLN.
"Secara sistem kami bangun satu cara agar tidak ada tatap muka, temu wajah antara pelanggan dan pemberi layanan. Sebab, kalau dua orang ketemu itu membuka peluang adanya biaya tambahan. Sedangkan kalau lewat ATM peluang itu kecil," ujarnya.
PLN, dia melanjutkan, harus menemukan cara-cara lain agar peluang terjadinya korupsi itu makin sulit. Ia menjelaskan, korupsi di bidang pelayanan dapat menghancurkan citra PLN di mata masyarakat. Korupsi di pelayanan publik dinilai, karena menyangkut banyak orang.
"Oleh karena itu, kami ingin tutup peluang di dua pihak ini," tutur Nur Pamudji. (art)
Siap Berangkat, 195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit
Tahun ini, kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah. Selain itu, Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah.
