VIVAnews - Komisi C DPRD Jawa Timur meminta gubernur dan jajarannya mengoptimalkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) di luar perolehan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
"Tiga pos pendapatan itu selama ini sudah menjadi sumber pendapatan utama di dinas pendapatan daerah (Dipenda), dan oleh karena itu gubernur Jatim beserta jajarannya harus kreatif mencari sumber-sumber lain di luar tiga pos tersebut," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim Sudono Syueb di Surabaya, Jumat 6 Maret 2009.
Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD Jatim ini mengatakan pernyataan Gubernur Soekarwo yang akan mengurangi belanja modal dinilai tepat, karena aset yang dimiliki Pemprov Jatim cukup banyak.
"Tetapi pengelolaan aset harus maksimal, dan kami berharap jangan sampai mengurangi belanja pembangunan. Yang terpenting adalah meningkatkan PAD," katanya.
Dia mengatakan selama ini perolehan PAD Jatim sebesar Rp3,5 triliun hanya berasal dari pajak kendaraan bermotor dan sejenisnya.
"Masih banyak sumber pendapatan lain yang perlu digali, seperti energi panas bumi, gas rawa sepanjang Sungai Brantas hingga Bengawan Solo, kemudian daerah yang dilewati jalan negara maupun jalan provinsi yang selama ini pemanfaatannya dilakukan pihak ketiga, serta pemanfaatan asset milik Pemprov Jatim," katanya.
Sudono mengatakan pihaknya sudah berulangkali memberi dorongan ke Dinas PU Bina Marga agar mengoptimalkan jalan tersebut, namun belum ada tanggapan.
"Lebih baik mengelola iklan sendiri daripada diserahkan ke pihak ketiga. Pada lahan milik Pemprov Jatim bisa didirikan bangunan untuk disewakan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sudono juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang timpang dalam pembagian pajak BUMN yang ada di Jatim.
"Airport tax dalam negeri sekarang naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40 ribu, sedangkan untuk luar negeri naik dai Rp100 ribu menjadi Rp150 ribu, namun daerah tidak mendapatkan hasil sama sekali," katanya. (tvone)
PDIP Ingin Lanjutkan Kerja Sama dengan PPP dan Hanura di Pilkada 2024
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya membuka kerja sama untuk perhelatan pilkada serentak 2024 bersama ketiga partai mitra mereka di pilpres.
