- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan bahwa saat ini, melakukan normalisasi kali Ciliwung merupakan pekerjaan berat, terlebih bagi pemerintah DKI Jakarta.
Sebab, selama ini kali Ciliwung sudah bertahun-tahun ditargetkan untuk dinormalisasi. Tapi selalu terhambat pada masalah yang sama, yaitu relokasi penduduk.
"Di sepanjang Ciliwung itu terdapat 2.700-an bangunan rumah liar yang harus dibereskan oleh pemda," kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, ketika ditemui di Jakarta, Jumat 25 Januari 2013.
Rumah-rumah ini, ditambahkannya, adalah bangunan liar yang sudah lama berada di bantaran kali dan mengakibatkan kapasitas kali tersebut berkurang dan menyebabkan banjir di Jakarta.
Djoko mengaku bahwa pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan normalisasi sungai Ciliwung, mempunyai tugas masing-masing. Pemerintah daerah bertugas membebaskan lahan yaitu dengan memindahkan para penduduk yang tinggal di bantaran kali.
"Sedangkan kementerian, melakukan tindakan normalisasi seperti konstruksi," kata dia.
Namun, Djoko menuturkan, untuk pemerintah daerah untuk kali ini dirinya optimistis. Sebab, gubernur baru lebih manusiawi dan lebih tegas kepada masyarakat.
"Saya juga melihat, alokasi dana pemda itu sudah lebih besar daripada tahun lalu," katanya.
Untuk proses normalisasi, dia melanjutkan, Kementerian PU sudah siap. Sebab, proyek-proyek normalisasi untuk tiga sungai utama seperti Pesanggrahan, Angke, dan Sunter sudah mempunyai kontrak sendiri.
Saat ini, Djoko mengatakan bahwa lebar kali Ciliwung berkisar di antara 20 sampai 30 meter. Padahal, untuk bisa dikatakan nomal sungai tersebut harus mempunyai lebar 65 meter di permukaan dan 45 meter di dasar sungai. (eh)
