Sumber :
- VIVAnews/ Muhamad Solihin
VIVAnews
- Masa kerja anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2008-2013 akan berakhir pada 8 Agustus 2013. Namun hingga saat ini, Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Anggota LPSK yang baru belum juga terbentuk. LPSK sebagai pihak yang berkepentingan juga belum mengumumkan kepada publik siapa Anggota Pansel, tugas dan kewenangan Panitia Seleksi.
Menurut Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, pembentukan Panitia Seleksi LPSK diperlukan untuk menjaga kesinambungan kinerja LPSK, agar tidak terjadi penundaan dan keterlambatan seleksi. Jika itu terjadi, akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK sebagai lembaga yang bertugas melindungi saksi dan memberikan bantuan kepada korban.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Top Trending : Pengalaman Tinggal Dekat Landasan Udara hingga Anak Kiai Sering Open BO Waria
Menurut Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, pembentukan Panitia Seleksi LPSK diperlukan untuk menjaga kesinambungan kinerja LPSK, agar tidak terjadi penundaan dan keterlambatan seleksi. Jika itu terjadi, akan mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK sebagai lembaga yang bertugas melindungi saksi dan memberikan bantuan kepada korban.
Baca Juga :
Lolos Timbang Badan, Angga vs Supriandi Saling Jatuhkan Mental Jelang One Pride MMA 78 di GBK
Berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2006, LPSK terdiri atas tujuh orang. Masa jabatan Anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dalam satu kali masa jabatannya, anggota LPSK yang sekarang menjabat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
"Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban meminta agar LPSK memilih figur-figur yang kompeten dan netral sebagai anggota Panitia Seleksi. Sehingga Panitia Seleksi akan menghasilkan calon-calon anggota LPSK yang mampu menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan mandatnya untuk melindungi saksi dan korban," kata anggota Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Emerson Yuntho, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews, Senin 11 Februari 2013.
Koalisi juga meminta agar Panitia Seleksi yang dipilih LPSK untuk melakukan rekrutmen anggota LPSK agar memperhatikan dan menjadikan Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai sandaran utama dalam menjalankan tugasnya.
Syarat menjadi komisioner LPSK adalah sehat jasmani dan rohani; tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat proses pemilihan; berpendidikan paling rendah S 1 (strata satu); dan berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun.
Namun, kata Eson, yang paling penting yang harus diperhatikan Panitia Seleksi adalah Panitia Seleksi harus memilih calon-calon anggota LPSK yang “memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela”, memiliki motivasi yang kuat untuk melayani masyarakat dan “tidak menjadikan LPSK sebagai batu loncatan untuk meraih posisi dan kendaraan politik.”
"Panitia Seleksi juga harus memilih calon-calon anggota LPSK berdasarkan kepentingan atau urgensitas kerja-kerja LPSK ke depan. Misalnya, pakar perlindungan saksi, pakar di bidang dukungan terhadap korban kejahatan (victim support), bidang hukum HAM dan pidana, psikolog, medis dan kesehatan, dan lain-lain."
Halaman Selanjutnya
Berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2006, LPSK terdiri atas tujuh orang. Masa jabatan Anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dalam satu kali masa jabatannya, anggota LPSK yang sekarang menjabat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
