VIVAnews - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Jawa Barat menolak permintaan pengurus DPD PDIP Jawa Barat untuk meminta maaf karena menetapkan sanksi terhadap Joko Widodo karena tidak melampirkan surat cuti sebagai gubernur saat berkampanye di Kabupaten Bandung, Sabtu 16 Februari. Panwaslu menganggap tindakan mereka telah sesuai prosedur.
"Kami tidak akan meminta maaf. Kami melakukan tugas kami," kata Kepala Divisi Pengawasan Panwaslu Jawa Barat Dadan Firdaus di Bandung, Kamis 20 Februari 2013.
Ia mengatakan Panwaslu bertindak sesuai aturan yang ada. "Tugas Panwaslu memang merekomendasikan berbagai sanksi ke KPU. Adapun teguran yang disampaikan merupakan inisiatif kami," katanya.
Dadan memahami institusinya tidak berhak memberikan sanksi langsung kepada Jokowi. Sanksi itu ditetapkan KPU Provinsi berdasarkan rekomendasi Panwaslu. "Kami sudah sampaikan rekomendasinya, tapi belum dibalas," katanya.
Ia menolak bila institusinya dianggap tidak netral dan terjebak dalam arus politik pemilihan gubernur saat ini.
Mengenai tuduhan keputusan ini diambil Panwaslu dengan mempercepat pelaksanaan sidang pleno di tengah malam, dia mengatakan itu hak lembaganya. Semua dilakukan karena ada masalah yang dianggap mendesak dan harus segera diselesaikan," katanya. (kd)
Esports: PUBG Mobile Sukses Gelar Turnamen Komunitas hingga Influencer selama Ramadhan
Selama Bulan Suci Ramadhan 2024 yang baru saja berlalu, pecinta Esport dan gamers disuguhkan berbagai kegiatan oleh PUBG Mobile.
