Sumber :
- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews -
Lobi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden berjalan alot. Beberapa fraksi ingin agar Undang-Undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden tidak diubah. Sebagian lagi, ingin agar UU itu diubah. Suara kedua kubu pun hampir seimbang.
Berdasarkan rapat Badan Legislasi yang berlangsung tertutup itu, ada empat fraksi yang mengatakan tidak ingin perubahan, sementara lima partai ingin RUU Pilpres diubah.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Viral Pria Kribo Makan Seenaknya Bayar Semaunya di Warteg Jakpus, Pemilik Geram: Ngelunjak!
Berdasarkan rapat Badan Legislasi yang berlangsung tertutup itu, ada empat fraksi yang mengatakan tidak ingin perubahan, sementara lima partai ingin RUU Pilpres diubah.
Baca Juga :
Tiga Pelajar di Blitar Terekam Mabuk di Tengah Sawah, Diduga Konsumsi Arak Jawa Campur Soda
Partai yang tidak ingin ada perubahan Undang-Undang adalah Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB. Sementara yang ingin ada perubahan adalah PKS, PPP, PDIP, Gerindra dan Hanura.
"Mereka tetap minta perubahan termasuk soal teknis juga dimasukkan, sementara yang lain, masalah teknis cukup di KPU saja," kata Ketua Baleg, Ignatius Mulyono usai rapat Baleg di Gedung DPR, Kamis 4 April 2013.
Karena alot, masing-masing fraksi meminta waktu untuk kembali membahas di internal mereka. "Ketika di Baleg bisa musyawarah mufakat maka tidak usah dibawa ke Paripurna. Nanti akan dirapatkan pada Rabu tanggal 10 April 2013 besok," kata dia. (umi)
Halaman Selanjutnya
Partai yang tidak ingin ada perubahan Undang-Undang adalah Demokrat, Golkar, PAN, dan PKB. Sementara yang ingin ada perubahan adalah PKS, PPP, PDIP, Gerindra dan Hanura.
