Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan akhirnya memenuhi undangan rapat Komisi IX DPR, hari ini, Rabu 10 April 2013. Dahlan diajak rapat membahas masalah ketenagakerjaan, buruh alih daya atau outsourcing serta kasus PHK massal di sejumlah perusahaan BUMN.
Dahlan disertai Dirut Pertamina, Dirut PT PLN, Dirut PT ASDP Indonesia Ferry, Dirjen PHI dan Jamsos, Kementerian Ketenagakerjaan, dan beberapa direktur perusahaan BUMN lainnya.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning itu molor karena Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar belum hadir. Padahal, rapat ini dijadwalkan pukul 10.00 WIB.
"Kita tunggu saja Pak Muhaimin, tinggal 10 menit lagi, daripada kita menunggu Pak Dahlan yang berbulan-bulan. Luar biasa ini pak Dahlan, ," kata Ribka.
Komisi IX sebenarnya bukan mitra kerja Kementerian BUMN. Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN sebetulnya merupakan rekan kerja Komisi VI Bidang Perdagangan dan BUMN. Mitra kerja Komisi IX adalah Kemenakertrans.
Menurut Ribka, mereka berkepentingan dengan Menteri BUMN karena beberapa organisasi buruh mengadu ke Komisi IX DPR terkait masalah sistem outsoursing dan pemecatan sepihak.
Sejumlah buruh dari berbagai perusahaan BUMN mengadu bahwa selama bekerja di BUMN mereka tidak pernah mendapat hak dan kesejahteraan.
"Kenaikan gaji, ingin kami sesuaikan dengan inflasi, dari 2008 nggak ada kenaikan. Pensiun juga masih ada dibayar Rp 500 ribu saja," kata salah satu buruh dari serikat pekerja PLN, Riyanto Timbul, beberapa waktu lalu.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Kenaikan gaji, ingin kami sesuaikan dengan inflasi, dari 2008 nggak ada kenaikan. Pensiun juga masih ada dibayar Rp 500 ribu saja," kata salah satu buruh dari serikat pekerja PLN, Riyanto Timbul, beberapa waktu lalu.
