Para Menteri Paparkan Opsi Pengendalian BBM pada Pemda

- Pemerintah pusat mengadakan rapat bersama seluruh pejabat pemerintah daerah membahas opsi pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, bertempat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa 16 April 2013.

"Pemaparan misalnya opsi A plus minusnya begini. Opsi B plus minusnya ini, opsi C plus minusnya ini. Semua opsi ini sulit, tapi opsi ini harus dilakukan," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Menurut Wacik, pertemuan dengan para gubernur, bupati, dan kepala pemerintahan daerah lainnya ini merupakan sebuah upaya pemerintah mengkompromikan kebijakan untuk rakyat, agar apapun hasil yang dikeluarkan nanti dapat dilaksanakan dengan baik.

"Ini perlu, karena para gubernur juga kunci di daerah bahwa ini juga bagian pemerataan," kata Wacik.

Dari semua opsi yang akan dipaparkan pemerintah pusat, menurut Wacik, pada intinya ingin memastikan subsidi yang diberikan dapat tepat sasaran. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat miskin diharapkan dapat lebih meningkat.

"Jadi yang kalangan menengah atas harus kena beban lebih, yang bawah harus dilindungi. Itu kira-kira, jadi harus dimengerti semua," kata Wacik.

Rapat ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, dan didampingi beberapa menteri bidang ekonomi, antara lain Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, dan Menteri Perindustrian MS Hidayat.