- Eka Permadi| Bandung
VIVAnews - Berkas pendaftaran bakal calon legislatif dari 12 partai politik saat ini dalam proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Verifikasi itu terkait calon dan pencalonan.
Untuk calon, berhubungan dengan terpenuhinya syarat kandidat perorangan. Sementara itu, pencalonan terkait dengan syarat parpol dalam mengajukan calon legislatif.
Bagi bakal caleg yang lolos verifikasi, mereka akan menyiapkan diri untuk proses selanjutnya. Tidak terkecuali, kesiapan dana cukup besar untuk masa kampanye mendatang.
Nilainya bisa miliaran rupiah. Ongkos politik ini di antaranya akan digunakan untuk pembuatan spanduk, kaus, hingga atribut kampanye lainnya.
Perusahaan pembuat kaus pun bakal kebanjiran pemesanan. Bahkan, dalam beberapa bulan sebelumnya, order serupa juga sudah masuk.
"Sebenarnya bukan hanya saat kampanye pemilu, saat pilkada juga sudah banyak yang pesan," kata pemilik konfeksi dengan merek BEKaus, Fauzi Ishak.
Kepada VIVAnews di Jakarta, Kamis 2 Mei 2013, Fauzi mengatakan, sekitar dua bulan lalu, perusahaan konfeksi yang dikelolanya telah menerima pemesanan ribuan kaus pilkada. "Dari beberapa daerah, misalnya Kalimantan," tuturnya.
Dia menjelaskan, harga kaus yang dipesan berkisar Rp5.000-9.000 per unit, tergantung bahan dan gradasinya. Selain kaus, produk yang dipesan adalah bendera.
Namun, dia menjelaskan, margin keuntungan dari pemesanan kaus untuk keperluan pilkada atau kampanye pemilu itu relatif kecil. "Paling hanya Rp500-1.000 per kaus," tuturnya.
Dia mengatakan, modal pembuatan kaus cukup besar dengan risiko tinggi. Untuk itu, perusahaannya selalu meminta uang muka cukup besar, yakni 70-80 persen dari total harga pemesanan.
"Sederhananya, begitu angkat barang, langsung bayar," ujarnya.
Berbeda dengan pemesanan kaus untuk perusahaan, yang rata-rata dihargai Rp25-30 ribu per kaus. Menurut dia, margin keuntungan dari pemesanan kaus oleh perusahaan lebih besar dibanding untuk pilkada atau kampanye pemilu.
"Meskipun, jumlahnya lebih kecil dari pemesanan untuk pilkada atau kampanye," ujar dia.
Dia menambahkan, untuk pembuatan kaus pilkada atau kampanye pemilu yang biasanya mencapai puluhan ribu unit, perusahaannya tidak mengerjakan sendiri. Fauzi akan membagi pekerjaan pembuatan kaus itu dengan perusahaan konfeksi lain.
"Terutama untuk proses penjahitan dan printing," katanya.
Fauzi menambahkan, pemesan kaus itu umumnya tidak langsung dari calon yang maju dalam pilkada. Sebagian besar pemesan adalah pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dengan proses pilkada itu.
"Misalnya mereka menyumbang sekian puluh ribu kaus untuk menyukseskan pilkada itu," katanya.
Untuk pembuatan kaus yang mencapai ribuan hingga puluhan ribu, dia menjelaskan, biasanya bisa diselesaikan dalam waktu sepekan. Namun, untuk jumlah ratusan ribu kaus, proses pengerjaan hingga satu bulan.
Dia mengatakan, beberapa partai politik seperti Partai Amanat Nasional dan Gerindra juga telah memulai pemesanan bendera. Pemesanan dilakukan jauh sebelum kampanye pemilu berlangsung untuk mengantisipasi kenaikan harga.
Namun, Fauzi menegaskan, perusahaan konfeksi miliknya tidak memprioritaskan untuk memperoleh pemesanan kaus maupun produk lain dari partai politik atau calon legislatif. "Prioritas kami adalah memperoleh order kaus atau seragam dari perusahaan," katanya.
Tunggu Majelis Syuro, PKS Akan Tentukan Ikut Koalisi atau jadi Oposisi Lagi
Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, sudah 10 tahun menjadi partai oposisi atau di luar pemerintahan. Semenjak Joko Widodo, menjadi Presiden. Apakah berlanjut di 2024 ini?
