Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini ke kantornya, Selasa 7 Mei 2013.
Sesuai Peraturan Presiden, setiap tiga bulan, SKK Migas wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada presiden. SKK Migas dibentuk sebagai tindak lanjut dilikuidasinya BP Migas atas putusan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah laporan pertama yang disampaikan kepada presiden.
SBY menyampaikan investasi pada usaha migas di tingkat hulu sangat penting, apalagi di saat pertumbuhan ekonomi di semua negara di dunia ini melambat, termasuk Indonesia, yang disebabkan merosotnya atau jatuhnya ekspor ke negara lain.
"Kalau kita cerdas dan betul-betul memiliki strategi jitu, maka untuk menutupi menurunnya ekspor, kita perlu meningkatkan investasi di seluruh sektor termasuk migas. Saya sebagai presiden juga sangat berharap kinerja SKK Migas benar-benar baik," kata SBY dalam rapat terbatas.
Kepada Kepala SKK Migas, SBY meminta laporan tiga hal. Pertama adalah kinerja SKK Migas selama 3-4 bulan terakhir. Laporan ini untuk memastikan kinerja dan pelaksanaan tugas berjalan baik.
Baca Juga :
Jenderal Pengkhianat Iran Mata-mata CIA Masih Berkeliaran Meski Diklaim Sudah Dieksekusi
SBY pun mengatakan, ketika
energy security
sangat penting pada tingkat dunia, apalagi Indonesia mengalami revolusi kebutuhan luar biasa, maka harus dijawab dengan produksi makin besar pada energi dan pangan.
"Meskipun secara makro, secara nasional, akan banyak yang mulai berproduksi pada tahun 2015, 2017, 2018, tidak apa-apa, kita persiapkan sekarang, kita jalankan sekarang ini, buahnya nanti pemerintahan yang akan datang," kata Ketua Umum partai Demokrat ini.
Pesan ketiga, SBY meminta laporan tentang tata kelola. Dalam kesempatan itu, SBY mengaku dulu seringkali mendapatkan berita dan cerita termasuk melalui pesan singkat, mengenai adanya intervensi politik untuk kepentingan bisnis.
"Saya berpesan jaga, lindungi, jangan sampai ada yang merusak. Kita ingin menegakkan
governance
usaha hulu migas. Kalau ada di luar sistem tidak sesuai peraturan, tolak saja dengan tegas. Dengan begitu tak ada yang merugikan negara," ujarnya.
SBY yakin Kepala SKK Migas bisa berlaku tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran seperti itu. "Tapi kalau ada yang nekat, sampaikan kalau tugas dari presiden untuk jalankan usaha hulu migas ini sesuai aturan dan UU berlaku. Dengan begitu, negara tidak dirugikan, saudara aman, kita semua aman," katanya. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
SBY pun mengatakan, ketika