Wakil Ketua DPR Minta KPK Usut Rekening Gendut Aiptu LS

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pramono Anung, meyakini jika Aiptu LS tak bermain sendiri dalam melindungi sejumlah pengusaha untuk menimbun bahan bakar minyak (BBM). Sebab, kata Pramono, seseorang berpangkat Aiptu (Pembantu Letnan Satu di tentara) tak mungkin mempunyai kewenangan yang begitu besar.

"Saya menduga bahwa pasti ini tidak bermain sendiri, karena seorang berpangkat Aiptu dia tidak mungkin mempunyai kewenangan begitu besar sampai dengan bisa mempunyai dana yang sebesar itu," kata Pramono di Gedng DPR, Kamis 16 Me 2013.

Untuk itu, kata Pramono, sebaiknya kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi saja. Sebab, kasus ini tak mungkin diselesaikan di internal kepolisian.

"Maka KPK juga harus mengambil alih meski ini terjadi pada aparat yang levelnya rendah, tapikan dana nya luar biasa besar. Menurut saya juga ini kesempatan KPK untuk mengambil alih persoalan yang menyangkut Aiptu LS ini," kata dia.

Menurut Pram, kasus ini sudah semakin banyak terjadi. Di mana seorang anggota polri berpangkat rendah tapi memiliki rekening yang jumlahnya mencengangkan.

"Ini menggambarkan bahwa ada sebuah sistem yang belum berjalan di pemerintahan, bahwa diduga yang bersangkutan ini melakukan manipulasi yang berkaitan dengan BBM dan juga

maka penegakan yang ada internal Polri ini juga harus dilakukan dan jangan hal ini dibiarkan berlarut-larut," kata dia.

Aiptu LS diduga telah membantu sejumlah perusahaan dalam kasus

dan penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sorong. Sehingga, dia ditemukan telah memiliki rekening senilai Rp 1,5 triliun.

Inisial LS ini merujuk pada anggota Polres Sorong Papua Barat, Labora Sitorus. Hal itu dikuatkan pengakuan Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian bahwa salah satu anggotanya memiliki transaksi keuangan hingga mencapai triliunan rupiah dalam kurun 5 tahun.