Sumber :
- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews -
Wakil Menteri Keuangan, Mahendra Siregar, Selasa 4 Juni 2013, menyatakan pemerintah akan memberikan kartu perlindungan sosial untuk masyarakat walaupun ada atau tidaknya Bantuan Langsung Sementara Tunai (BLSM).
Ia menjelaskan kartu perlindungan sosial diterapkan untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial yang diberikan pemreintah agar dapat terintegrasi dengan baik.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Terpopuler: Takut Alquran Mantan Artis Cilik Putuskan Mualaf hingga 5 Tips Pilih Sandal yang Nyaman
Ia menjelaskan kartu perlindungan sosial diterapkan untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial yang diberikan pemreintah agar dapat terintegrasi dengan baik.
"Jadi terlepas ada BLSM atau tidak, kartu itu untuk memperbaiki sistem pembagian raskin kemudian juga verifikasi untuk bantuan sekolah yang lain, jadi multifungsi," ujar Mahendra di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian, Jakarta.
Selain itu, kartu tersebut dapat digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki data masyarakat miskin. Kartu ini juga dapat digunakan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan berkelanjutan dengan cara memperbaiki kualitas dan distribusi belanja sosial.
Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan memproduksi dan mendistribusikan kartu perlindungan sosial sebanyak 15,5 juta lembar dengan anggaran sebesar Rp154 miliar.
Mahendra mengungkapkan, anggaran tersebut akan dibiayai sepenuhnya dari APBN dan akan didistribusikan oleh PT Pos Indonesia. (adi)
Halaman Selanjutnya
"Jadi terlepas ada BLSM atau tidak, kartu itu untuk memperbaiki sistem pembagian raskin kemudian juga verifikasi untuk bantuan sekolah yang lain, jadi multifungsi," ujar Mahendra di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian, Jakarta.
