Asian Agri Keberatan Bayar Pajak dan Denda Rp4,3 Triliun

Jumat, 14 Juni 2013 - 16:12 WIB
Oleh :
Lahan Kelapa Sawit di Balikpapan
Lahan Kelapa Sawit di Balikpapan
Sumber :
  • ANTARA/Zabur Karuru
Photo Mini 1
VIVAnews -
Asian Agri Group keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terhadap 14 anak perusahaan yang bergerak di industri kelapa sawit.


General Manager Asian Agri, Freddy Widjaya, Jumat 14 Juni 2013, menyatakan perusahaan mempunyai hak untuk mengajukan keberatan terhadap SKP yang ditetapkan.


Seperti diketahui, Ditjen Pajak telah menerbitkan SKP Rp1,829 triliun, dengan denda dari Mahkamah Agung senilai Rp2,5 triliun. Maka, total yang harus dibayar Asian Agri Group sebesar Rp4,3 triliun.
Baca Juga :
Parlemen Arab Desakkan Investigasi Internasional Kejahatan Israel di Gaza


Baca Juga :
Pemko Medan Sediakan Videotron Raksasa untuk Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan
"Selaku badan usaha yang beroperasi di Indonesia kami selalu taat hukum dan dalam masalah ini masih terbuka upaya hukum bagi kami sesuai ketentuan yang berlaku," katanya di Jakarta.

Baca Juga :
Demi Cari Solusi Percepatan Transisi Energi, MKI Mulai Jalin Kolaborasi

Freddy menjelaskan, terbitnya SKP ini merupakan kesalahan yang dilakukan Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara Suwir Laut alias Lie Che Sui, Tax Manager Asian Agri Group. Menurutnya, 14 anak perusahaan tidak pernah diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan sesuai aturan yang berlaku.


Padahal, data pajak Asian Agri menunjukkan, penetapan pajak dan denda ini sama dengan total keuntungan 14 perusahaan tersebut selama periode 2002-2005. "Besarnya kekurangan pajak yang dituduhkan setara dengan 100 persen keuntungan 14 perusahaan," katanya.


Freddy menyatakan, seharusnya Ditjen Pajak menerapkan filosofi perpajakan negara  mengoptimalkan pendapatan wajib pajak tanpa harus menghancurkan bisnis yang sedang berjalan. (eh)

Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Padahal, data pajak Asian Agri menunjukkan, penetapan pajak dan denda ini sama dengan total keuntungan 14 perusahaan tersebut selama periode 2002-2005. "Besarnya kekurangan pajak yang dituduhkan setara dengan 100 persen keuntungan 14 perusahaan," katanya.
Halaman Selanjutnya