Gita ungkap Alasan Ponsel Pintar Tak Jadi Dipajaki

Menteri Perdangan dan Menteri Pertanian Bahas Harga Daging Sapi
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Menteri Perdagangan Gita Wirjawan membenarkan telepon selular, khususnya ponsel-pintar tidak direkomendasikan untuk dikenakan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Sebab, pengenaan pajak tersebut justru akan membuat impor ilegal produk tersebut meningkat.
Honda PCX160 Karya Juara HMC Bisa Jadi Inspirasi Modifikasi Generasi Masa Kini

Gita, saat ditemui di kantor presiden, Selasa 10 September 2013, mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan langsung kekhawatiran tersebut kepada Kementerian Keuangan.
2 Kontrak Blok Migas Diteken di IPA Convex 2024

"Saya sudah sampaikan ke Kemenkeu. Dia akan bahas dan sudah menangkap maksud saya. Bahwa yang menjadi isu lebih banyak produk ilegal yang sudah ada, itu justru harus disikapi," ujarnya.
Villa Vs Liverpool Imbang, Tak Ada Penyesalan dari Klopp

Gita mengungkapkan bahwa hal tersebut telah menjadi kesepakatan kementeriannya dengan Kementerian Perindustrian.

Dirinya berharap, dengan upaya tersebut dapat meredam masuknya produk ilegal. "Kalau dipajakin malah makin meningkat," tuturnya.

Sekadar diketahui impor ponsel menempati posisi kelima sebagai penyumbang defisit neraca perdagangan setelah minyak gas dan turunannya.  Impor telepon seluler dan perangkat sejenisnya mencapai US$1,2 miliar.

Namun, dibandingkan periode sama tahun lalu, nilai impor telepon seluler berkurang dari US$1,3 miliar pada Juli 2012 menjadi US$1,2 miliar pada periode sama 2013. Selama 2012, impor produk telepon seluler mencapai US$2,6 miliar. (umi)

Presiden Jokowi di Konawe Sulawesi Tenggara

Presiden Jokowi Puji Layanan Kesehatan BLUD RS Konawe Sulawesi Tenggara

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Konawe di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa, 14 Mei 2024.

img_title
VIVA.co.id
14 Mei 2024