Menteri PU Tagih Janji Percepatan Bangun Tol Pejagan-Pemalang

Jalur alternatif arus mudik lebaran
Sumber :
  • ANTARA/Oky Lukmansyah
VIVAnews - Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengungkapkan bahwa pihaknya hingga saat ini masih menunggu Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemilik konsesi tol Pejagan-Pemalang untuk mempercepat pembangunan.

Ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 27 September 2013, Djoko mengungkapkan bahwa kementerian masih menunggu bantuan seperti apa yang diinginkan BUJT.

Dia menaruh harapan pada pemilik baru tol yang telah berganti kepemilikan ini. "Mereka waktu mengakuisisi jalan tol ini mengatakan akan melakukan percepatan pembangunan," ujarnya.

Djoko mengungkapkan, dia akan mendukung apa pun yang diperlukan oleh BUJT agar proses konstruksi jalan tol ini segera dilakukan. Sebab, jalan tol ini amat berdampak pada perkembangan lalu lintas harian (LHR) ruas tol mereka lainnya, yakni Kanci-Pejagan.

Martin Juara, Sprint Race MotoGP Spanyol Diwarnai Banyak Kecelakaan Termasuk Marquez & Bagnaia
Ia mencontohkan, seperti pada pembangunan tol Cikampek-Palimanan, kementerian juga ikut memberikan jaminan kepada bank. Jaminan ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian tripartrit antara BUJT, Badan Pengatur Jalan Tol, dan sindikasi perbankan.

Pelaku Curanmor Babak Belur Dihajar Warga Usai Kedapatan Dorong Motor Curian
Yang penting, menurut Djoko, adalah kemauan dari BUJT untuk segera menyelesaikan jalan tol yang konsesinya mereka pegang. Ia menambahkan, jika menunggu pemegang ruas lain untuk menyelesaikan tol mereka, PT MNC Infrastruktur akan dianggap sama saja dengan BUJT lain.

Liverpool Tertahan, Perburuan Gelar Sisakan Arsenal dan Man City?
"Intinya, kami bukan cuma mengejar mereka, tapi juga seluruh pemegang konsesi jalan tol di Trans Jawa lain. Sewaktu menghadap, saat melakukan akuisisi, mereka ungkapkan bahwa soal keuangan tidak masalah. Saya yakin karena tahu uangnya banyak," katanya. (art)
Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin

KPU Siapkan 8 Tim Kuasa Hukum Hadapi Sengketa Pileg 2024 di MK

Komisi Pemilihan Umum atau KPU sudah menyiapkan delapan tim kuasa hukum untuk menangani sidang perselisihan hasil pemilihah umum (PHPU) Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi.

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024