Sumber :
- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews
- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) turut menyoroti persoalan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurut Ketua Formappi, Sebastian Salang, kisruh DPT tidak lepas dari kegagalan dua proyek besar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan KPU.
"Kekisruhan karena dua proyek e-KTP dan Sidalih (sistem informasi data pemilih) tidak sinergi. Keduanya malah mengklaim yang paling valid," kata Sebastian di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 7 November 2013.
Sebastian menyayangkan sikap Kemendagri dan KPU yang sama-sama saling membanggakan proyek mereka tersebut. Namun kenyataannya tidak banyak membantu dalam penyusunan daftar pemilih yang tanpa masalah. "Kalau mereka berkoordinasi sejak awal maka akan diketahui persoalan-persoalan yang sekarang mengemuka seperti NIK atau data pemilih ganda."
Sebastian melanjutkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berbasis pada e-KTP diserahkan Kemendagri kepada KPU sudah sejak lama. Seharusnya KPU melakukan validasi dan mendeteksi masalah dari awal. "Namun mendekati penetapan baru diungkapkan," katanya.
Lebih lanjut, Sebastian mengatakan pihak yang dapat menjembatani jarak antara KPU dengan Kemendagri adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun sayangnya, ia menilai lembaga itu juga lemah dalam melakukan tugas pengawasan.
"Proyek Kemendagri dan KPU sudah lama. Kalau Bawaslu tahu kerjanya, seharusnya melakukan pemeriksaan. Mereka malah ikut-ikut mendukung KPU," katanya.
Oleh karena itu, Sebastian mendesak DPR yang turut menandatangani proyek e-KTP harus mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban Kemendagri. Sebab, proyek itu bernilai miliaran rupiah.
"Jika DPT gagal tidak mungkin pemilu berkualitas. Elite DPR, DPRD, dan presiden juga tidak berkualitas," katanya. (eh)
![Warung di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang]()
![img_title]()
Baca Juga :
Gandeng Swiss Re Asia, IFG Perkuat Bisnis Jasindo Jadi Mitra Pengelolaan Manajemen Risiko BUMN
Baca Juga :
Selain Sandra Dewi, Ini Daftar Istri Tersangka Kasus Korupsi Timah yang Diperiksa Kejaksaan
Baca Juga :
10 Perguruan Tinggi dan Universitas Bergengsi di Filipina, Segini Rata-rata Biaya Pendidikannya
Sebastian melanjutkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang berbasis pada e-KTP diserahkan Kemendagri kepada KPU sudah sejak lama. Seharusnya KPU melakukan validasi dan mendeteksi masalah dari awal. "Namun mendekati penetapan baru diungkapkan," katanya.
Lebih lanjut, Sebastian mengatakan pihak yang dapat menjembatani jarak antara KPU dengan Kemendagri adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun sayangnya, ia menilai lembaga itu juga lemah dalam melakukan tugas pengawasan.
"Proyek Kemendagri dan KPU sudah lama. Kalau Bawaslu tahu kerjanya, seharusnya melakukan pemeriksaan. Mereka malah ikut-ikut mendukung KPU," katanya.
Oleh karena itu, Sebastian mendesak DPR yang turut menandatangani proyek e-KTP harus mempertanyakan dan meminta pertanggungjawaban Kemendagri. Sebab, proyek itu bernilai miliaran rupiah.
"Jika DPT gagal tidak mungkin pemilu berkualitas. Elite DPR, DPRD, dan presiden juga tidak berkualitas," katanya. (eh)
Pemerintah Bekasi Perlu Laksanakan Rekomendasi KPPU untuk Mitra Pengolahan Sampah
Peneliti isu sustainability, Sigmaphi Indonesia, Gusti Raganata meminta Pemerintah Kota Bekasi untuk melaksanakan rekomendasi KPPU, terkait pelaksanaan tender pemilihan m
VIVA.co.id
16 Mei 2024
Baca Juga :
