Komisi I Dukung Pemerintah Tarik Duta Besar dari Australia

VIVAnews – Anggota Komisi I Bidang Pertahanan dan Luar Negeri DPR, Tantowi Yahya mengapresiasi langkah pemerintah menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema. Sebab, kata Tantowi, selama ini Australia telah menganggap remeh Indonesia.

“Sejak pertama, perdana menteri Australia menganggap remeh masalah ini,” kata Tantowi di Gedung DPR, Senin 18 November 2013.

Tantowi mencontohkan, pernyataan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang tak menyangkal atau mengakui negaranya telah menyadap Indonesia. Selain itu, Perdana Menteri Australia, Tony Abbot juga mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan bukan penyadapan tetapi mengumpulkan informasi.

“Itu jawaban yang menggelikan, seolah-olah Indonesia tidak mengerti apa itu penyadapan,” kata Tantowi.

Menurut dia, pernyataan-pernyataan seperti itulah yang menunjukkan bahwa Australia menganggap remeh Indonesia. “Kita menganggap serius isu penyadapan ini, tapi ternyata Austraia hanya menanggapi begitu saja,” kata dia.

Sehingga, kata Tantowi, dia setuju sikap Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa menarik duta besarnya dari Australia. Tak hanya itu, Komisi I juga mengapresiasi langkah Indonesia yang mengevaluasi kembali kerjasama dengan Australia.

Dalam jumpa pers di kantor Kementerian Luar Negeri sore ini, Menlu Marty Natalegawa menegaskan bahwa Pemerintah memutuskan memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema menyikapi terbongkarnya penyadapan telepon Presiden RI dan sejumlah pejabat penting lainnya.

"Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Australia untuk konsultasi," kata Marty.

Menurutnya, mustahil duta besar bisa melakukan tugas-tugasnya di tengah suasana yang mengganggu ini. "Saya telah bicara dengan presiden bahwa Dubes kembali ke Jakarta untuk konsultasi dengan pemerintah, untuk nantinya mengambil keputusan," katanya.

Hanya saja, Marty tidak menjelaskan lebih detil ihwal pemanggilan pulang itu. "Saya gunakan istilah konsultasi dengan pemerintah sambil kita evaluasi," ujarnya. (umi)