- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Pengawasan Rp5.500 triliun aset perbankan akan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun depan. Aset sebesar itu setara dengan 64 persen gross domestic product Indonesia saat ini.
Dalam acara Risk & Governence Summit 2013, Jakarta Rabu 4 Desember 2013, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengungkapkan, hingga semester I 2013 total aset lembaga keuangan telah mencapai Rp6.367 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari Rp610 triliun aset perusahaan asuransi, Rp334 triliun aset perusahaan pembiayaan dan Rp163 triliun aset perusahaan dana pensiun. Sementara itu di bidang pasar modal mencapai Rp4.130 triliun atau 50 persen dari GDP, dan kapitalisasi obligasi sebesar Rp1.137 triliun.
"Sehingga secara keseluruhan OJK akan mengawasi aset keuangan sebesar Rp11.000 triliun pada tahun depan," katanya.
Rahmat mengatakan untuk memastikan fungsi pengawasan OJK berjalan dengan baik, dibutuhkan komitmen yang besar dari seluruh jajarannya. Khususnya dalam penerapan good government yang sesuai dengan norma dan aturan yang benar.
"Penerapan good corporate government (GCG) di OJK menjadi suatu keharusan," ungkapnya.
Data government indikator yang dikeluarkan Bank Dunia, menunjukkan penerapan GCG di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Dari 6 indikator, hanya voice and accountability yang memiliki nilai di atas 50 dengan tren terus membaik.
Sedangkan indikator yang lain masih rendah dengan kecenderungan persistent, yang rata-rata memiliki nilai 34.
"Untuk memPerbaiki kondisi tersebut, perlu upaya kita bersama untuk mengakselerasikan implementasi prinsip-prinsip GCG utamanya di sektor industri jasa keuangan," kata Rahmat.
Kemenkumham Jatim Terapkan One Stop Service untuk Calon Jemaah Haji 2024, Apa Itu?
Saat ini Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji terbanyak sepanjang sejarah.
