Sumber :
- Antara/ Jefri Aries
VIVAnews-
Menekan angka Golput pada pemilu legislatif April 2014 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan, melakukan Sosialisasi di dua mal terbesar di Palembang, Sumatera Selatan, yaitu Palembang Tread Center (PTC) dan Palembang Sequare (PS)mall, Minggu 15 Desember 2013.
Ahmad Naafi, dari Divisi Sosialisasi KPU Sumsel, mengatakan, sekitar. 750 suvenir pemilu dibagikan Ke pengunjung mal.
"Suvenirnya berupa, kalender, stiker dan tas yang berisi tentang pemilu. Ini sebagai upaya KPU mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sekaligus mengingatkan agar pada 9 April mendatang datang ke TPS,"kata Nafi.
Disambung Naafi, sebelum melakukan sosialisasi di mall, KPU sumsel telah melakukan sosialiasasi di sejumlah perguruan tinggi di Palembang.
"Nah untuk selanjutnya kita akan digelar di pasar tradisional juga" ujarnya.
Dia berharap dengan sosialiasasi yang gencar dilakukan KPU, dapat meningkatkan Angka Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pileg 9 April 2014.
"Pada pemilihan Gubernur sumsel putaran ke dua kemarin penurunan angka pemilih mencapai 35 persen, sehingga kita harapkan dengan sosialisasi jemput bola ini bisa menekan angka Golput pada pemilu 2014 nanti" harapnya.
Dijelaskannya lebih lanjut, dari 5.770.132 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan KPU, 30 persennya adalah pemilih pemula yang berumur 17 sampai 20 tahun.
"Jadi, pemilih pemula masih banyak yang belum mengetahui hak suara mereka. Sehingga sosilisasi harus gencar kita lakukan" ujarnya.
Bukan hanya KPU saja yang gencar melakukan sosilisasi, menurut Ahmad Naafi, calon legislatif yang turut serta dalam pemilihan, harus menerapkan sistem yang sama.
"Golput tidak mungkin berkurang kalau hanya KPU saja yang berintdak. Para caleg harus melakukan hal yang sama. Kalau pemilih menyenangi Caleg, mereka bisa menggunakan hak suara mereka untuk memilih" tegasnya
Nafipun berharap, pada pemilihan nanti, sekitar 80 persen DPT Sumsel bisa menggunakan hak suara mereka.
" Jangan sampai seperti negara australi, yang warganya tidak mencoblos dikenakan denda. Inilah bentuk negara kita yang masih menganut sistem demokrasi, warga kita masih sadar contohnya masih ada yang mau datang sendiri dan mencoblos," ujarnya.
![Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf]()
![img_title]()
Baca Juga :
Bantah Qodari, Sekjen AMPG Ngaku Jadi Saksi Perjuangan Airlangga Menangkan Prabowo-Gibran
Disambung Naafi, sebelum melakukan sosialisasi di mall, KPU sumsel telah melakukan sosialiasasi di sejumlah perguruan tinggi di Palembang.
"Nah untuk selanjutnya kita akan digelar di pasar tradisional juga" ujarnya.
Dia berharap dengan sosialiasasi yang gencar dilakukan KPU, dapat meningkatkan Angka Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pileg 9 April 2014.
"Pada pemilihan Gubernur sumsel putaran ke dua kemarin penurunan angka pemilih mencapai 35 persen, sehingga kita harapkan dengan sosialisasi jemput bola ini bisa menekan angka Golput pada pemilu 2014 nanti" harapnya.
Dijelaskannya lebih lanjut, dari 5.770.132 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan KPU, 30 persennya adalah pemilih pemula yang berumur 17 sampai 20 tahun.
"Jadi, pemilih pemula masih banyak yang belum mengetahui hak suara mereka. Sehingga sosilisasi harus gencar kita lakukan" ujarnya.
Bukan hanya KPU saja yang gencar melakukan sosilisasi, menurut Ahmad Naafi, calon legislatif yang turut serta dalam pemilihan, harus menerapkan sistem yang sama.
"Golput tidak mungkin berkurang kalau hanya KPU saja yang berintdak. Para caleg harus melakukan hal yang sama. Kalau pemilih menyenangi Caleg, mereka bisa menggunakan hak suara mereka untuk memilih" tegasnya
Nafipun berharap, pada pemilihan nanti, sekitar 80 persen DPT Sumsel bisa menggunakan hak suara mereka.
" Jangan sampai seperti negara australi, yang warganya tidak mencoblos dikenakan denda. Inilah bentuk negara kita yang masih menganut sistem demokrasi, warga kita masih sadar contohnya masih ada yang mau datang sendiri dan mencoblos," ujarnya.
Cecar Nadiem soal Dana Pendidikan, DPR: Kemana Uang Rp 665 Triliun Itu?
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf mencecar Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait alokasi dana pendidikan 20 persen dari APBN 2024 atau sekitar Rp 660 triliun.
VIVA.co.id
21 Mei 2024
Baca Juga :
