Sumber :
- ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma
VIVAnews
– Kecurangan pemilu selalu terjadi dari masa ke masa, meski pemilu saat ini sudah jauh lebih maju dibanding masa Orde Baru. Instrumen pemilu pun sekarang lebih lengkap dan ada lembaga pemilu yang independen.
“Di zaman Orde Baru, LPU (kini KPU) dikendalikan pemerintah dan keputusannya mutlak. Tapi sekarang, tidak bisa pemerintah dan parpol mendominasi KPU karena KPU independen dan pengawasannya ketat,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Di zaman Orde Baru, LPU (kini KPU) dikendalikan pemerintah dan keputusannya mutlak. Tapi sekarang, tidak bisa pemerintah dan parpol mendominasi KPU karena KPU independen dan pengawasannya ketat,” ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD.
Selain itu, saat ini terdapat lembaga-lembaga survei yang memprediksi kecenderungan masyarakat dalam pemilu secara ilmiah. Sementara pada Orde Baru, tanpa survei hasil pemilu sudah diketahui 6 bulan sebelumnya. “Hal itu terjadi karena ada penjatahan dari pemerintah melalui LPU,” kata kandidat calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Pada pemilu sekarang, juga ada Mahkamah Konstitusi yang mengadili sengketa Pemilu. “Pada Orde Baru, pemilihan ulang baru dilakukan kalau sudah jatuh korban, contohnya di Sampang. Tapi sekarang dengan adanya MK, pengadilan lebih objektif,” ujar Mahfud.
Menurut Mahfud, selama menjabat sebagai Ketua MK, dia kerap menemui potensi kecurangan dalam bentuk jual beli suara di kecamatan. “Pelaku-pelakunya adalah caleg-caleg dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Mereka yang punya suara dijual ke orang lain,” kata dia.
Mahfud juga menemui adanya kerjasama gelap antara KPU dengan kandidat kepala daerah yang harus menang. “Jadi kandidat
incumbent
diberi syarat uji kesehatan yang tidak mungkin dipenuhi. Dia mempunyai kendala jarak pandang. KPU memintanya
check up
ke RSPAD Jakarta, padahal itu bisa dilakukan di dokter setempat,” kata dia.
Tak sampai di situ, Mahfud juga menemukan adanya kecurangan kandidat yang menyewa KTP pemilih dari bank. “Hal-hal seperti itu bisa terjadi, terutama jual beli suara. Pemilu 2014 nampaknya jauh lebih baik dari yang sudah-sudah. Ada kecenderungan tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilu,” ujarnya. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Selain itu, saat ini terdapat lembaga-lembaga survei yang memprediksi kecenderungan masyarakat dalam pemilu secara ilmiah. Sementara pada Orde Baru, tanpa survei hasil pemilu sudah diketahui 6 bulan sebelumnya. “Hal itu terjadi karena ada penjatahan dari pemerintah melalui LPU,” kata kandidat calon presiden dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
