Sumber :
- ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
VIVAnews -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 3.507 laporan pelanggaran oleh peserta pemilu selama masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Peserta pemilu yang melakukan pelanggaran itu adalah calon anggota legislatif dan partai politik.
"Pelanggaran dalam berbagai kategori," kata Nasrullah, komisioner Bawaslu saat ditemui di kantornya, Rabu 16 April 2014.
Ia kemudian mengelompokkan dugaan pelanggaran tersebut ke dalam pelanggaran pidana (209), administrasi (3.238), dan wilayah kode etik (42). "Serta 18 kasus kategori bukan pelanggaran pemilu," kata dia.
Tren pelanggaran pemilu dimulai sejak pendaftaran pencalonan (caleg), masa kampanye, masa tenang, masa pemungutan suara hingga pengitungan suara.
Pada masa tahapan kampanye, kata dia, pelanggaran pemilu yang marak terjadi terkait dengan alat peraga, seperti: pemasangan alat peraga kampanye di luar zona dan di luar jadwal.
"Juga ada pelibatan kepala desa dalam aktivitas kampanye, politik uang, perusakan alat peraga, dan lainnya," ungkapnya.
Sedangkan pelanggaran di masa tenang, kasusnya hampir sama, yakni: praktik politik uang dan alat peraga kampanye masih banyak terpasang di banyak tempat.
"Saat pemungutan suara, pelanggaran yang terjadi ada penggunaan C6 dipakai orang lain. Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Kasus itu kini tengah kami tangani," kata Nasrullah. (umi)
![Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas di acara Workshop Bimtek Anggota Legislatif tingkat Nasional dan Rakornas Pemenangan Pilkada Serentak 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Mei 2024]()
![img_title]()
Baca Juga :
Sosial Fest Jadi Ajang SMA Negeri 61 Jakarta Pamerkan Hasil Projek P5 Tentang Jaminan Sosial
Tren pelanggaran pemilu dimulai sejak pendaftaran pencalonan (caleg), masa kampanye, masa tenang, masa pemungutan suara hingga pengitungan suara.
Pada masa tahapan kampanye, kata dia, pelanggaran pemilu yang marak terjadi terkait dengan alat peraga, seperti: pemasangan alat peraga kampanye di luar zona dan di luar jadwal.
"Juga ada pelibatan kepala desa dalam aktivitas kampanye, politik uang, perusakan alat peraga, dan lainnya," ungkapnya.
Sedangkan pelanggaran di masa tenang, kasusnya hampir sama, yakni: praktik politik uang dan alat peraga kampanye masih banyak terpasang di banyak tempat.
"Saat pemungutan suara, pelanggaran yang terjadi ada penggunaan C6 dipakai orang lain. Menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Kasus itu kini tengah kami tangani," kata Nasrullah. (umi)
Kursi PAN Bertambah Jadi 48, Zulhas: Terima Kasih Pak Prabowo
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas bersyukur partainya memperoleh kenaikan kursi pada Pileg 2024.
VIVA.co.id
10 Mei 2024
Baca Juga :
