Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Komisi Pertahanan DPR mempertanyakan pencopotan Jenderal TNI Budiman dari jabatannya sebagai Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Anggota Komisi Pertahanan di DPR, Helmy Fauzi, menilai pencopotan Budiman terkesan mendadak dan mengejutkan.
"Pencopotan posisi KSAD memang hak prerogatif presiden. Tapi langkah ini terasa mendadak," ujar Helmy dalam pesan tertulis, Selasa 22 Juli 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Pencopotan posisi KSAD memang hak prerogatif presiden. Tapi langkah ini terasa mendadak," ujar Helmy dalam pesan tertulis, Selasa 22 Juli 2014.
Baca Juga :
Dunia Games Sudah Usai
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan latar belakang pencopotan Budiman. Apalagi, Budiman diberhentikan pada saat Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan presiden terpilih.
"Penjelasan dari Presiden SBY menjadi penting untuk menghindari terciptanya polemik dan spekulasi," lanjut dia.
Helmy menjelaskan Komisi Pertahanan sebelumnya sempat meminta penjelasan dari pemerintah terkait posisi Budiman yang merangkap sebagai KASAD dan Sekjen Kementerian Pertahanan. Namun, permintaan itu tidak mendapat respons.
"Dan kabar ini tentu saja membuat kami kaget," ungkapnya.
Namun Helmy berharap melalui pergantian KASAD regenerasi di tubuh Angkatan Darat berjalan baik. Ke depan, dia menyarankan agar Presiden SBY tidak mengeluarkan kebijakan strategis paska pengumuman presiden terpilih.
"Semoga pergantian posisi KASAD ini membawa penyegaran dalam proses alih generasi di tubuh TNI-AD," jelas Helmy. (ren)
Halaman Selanjutnya
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, seharusnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan latar belakang pencopotan Budiman. Apalagi, Budiman diberhentikan pada saat Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan presiden terpilih.
