Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, sepakat keputusan Presiden Joko Widodo yang menolak pemberian grasi kepada terpidana mati kasus narkoba.
"Hanya ada dua penanganan hukum bagi kasus narkoba. Bandar, pemilik pabrik dan pengedar hukumanya dimasukan ke dalam tanah," katanya di gedung DPR, Jakarta, Jumat 19 Desember 2014.
Menurut Fahri, sudah tidak ada tempat yang layak untuk bandar dan pecandu narkoba di Indonesia, termasuk di penjara sekalipun. "Penjara hanya menjadikan pasar baru peredaran narkoba," katanya.
Fahri juga mengimbau pemerintah untuk tidak terpengaruh dengan upaya penghapusan hukuman mati yang disuarakan berbagai LSM.
Dalam acara pembukaan Musrenbangnas, Kamis kemarin, 18 Desember 2014, Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memberikan grasi untuk 64 terpidana narkoba yang dihukum mati.
Grasi adalah hak yudikatif kepala negara/ presiden untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. (ase)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Grasi adalah hak yudikatif kepala negara/ presiden untuk memberikan pengurangan hukuman, pengampunan, atau bahkan pembebasan hukuman sama sekali. (ase)