Empat Lembaga Negara Dorong Transaksi Non Tunai TKI

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mendorong perluasan akses dan layanan sektor keuangan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lewat transaksi non tunai.

Kerja sama transaksi non tunai itu berupa pembayaran premi dan klaim asuransi serta produk layanan keuangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan TKI.

"Ini merupakan revoluasi awal dari penempatan dan perlindungan TKI. Dengan adanya

ini, akan mengubah cara dan perilaku baru, yaitu transaksi non tunai," kata Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid dalam acara "Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Transaksi Non Tunai dan Perluasan Akses Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia" di kompleks BI, Jakarta, Senin 16 Februari 2015.

Nusron mengatakan, kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan mewajibkan pekerja migran untuk membuka rekening bank dalam negeri sebelum berangkat. Begitu pula dengan keluarga TKI.

"Kalau terlaksana, akan terjadi ekspansi keuangan,

, layanan keuangan inklusif yang bisa diakses oleh semua jasa keuangan yang tidak pernah terjangkau TKI," kata dia.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri, pun menyambut baik rencana ini. Pihaknya siap menyukseskan dan mengedukasi transaksi non tunai, baik dari pra-penempatan TKI, penempatan TKI, dan purna TKI.

Sekadar informasi, angka remitansi sampai November 2014 mencapai US$7,7 miliar atau rata-ratanya per bulan mencapai US$7 juta.

"Dengan ini mendorong perwujudan

dan menghindari praktik pungutan dalam transaksi tunai," kata Hanif.

Sementara itu, Kepala OJK, Muliaman D. Hadad, dan Gubernur BI, Agus D. W. Martowardojo, juga mengapresiasi kerja sama tersebut. Agus pun mengklaim bahwa nota kesepahaman ini merupakan dukungan terhadap program Gerakan Nasional Non Tunai. (ren)

Baca juga: