Ada Rencana Besar Ahok di Balik Kisruh APBD
- VIVA.co.id/Muhamad Solihin
VIVA.co.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta beberapa hari terakhir ini, terlihat geram. Pemicunya, ialah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang lebih akrab disapa Ahok.
Mereka murka, lantaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015, dianggap dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri secara sepihak.
Aksi nekat Ahok ini, membuat anggota dewan seolah kebakaran jenggot. Tak mau kalah, anggota DRPD juga membuat suatu gebrakan dengan mengusulkan hak angket untuk menggulingkan mantan bawahan Joko Widodo, saat masih menjabat Gubernur DKI itu.
Menurut anggota dewan, aksi mantan Bupati Belitung itu sudah kelewat batas. Dengan berbagai masukkan, akhirnya DPRD memutuskan untuk melanjutkan hak angket dan sudah disahkan di rapat paripurna.
Mereka tak menyangka, kasus ini masuk ke tanah hukum. Anggota dewan menegaskan, meski Ahok melaporkan hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), namun tak akan menggangu proses hak angket.
Salah satu wakil ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik angkat biacara. Taufik yang juga ketua DPD DKI Partai Gerindra ini membaca, ada agenda khusus yang disampaikan oleh Ahok dalam kasus APBD tersebut.
VIVA.co.id berkesempatan wawancara khusus dengan Taufik di ruang kerjanya di Kantor DPRD DKI Jakarta, belum lama ini. Berikut petikannya:
Seberapa jauh Anda mengenal Ahok?
Ahok tuh mau nyalon (gubernur) di Jakarta, ngomong sama saya. Waktu itu, kita makan di Plaza Indonesia. Waktu itu, dia mau nyalonin secara independen. Dia minta dukungan sama saya.
Saya bilang enggak bisa Hok, gua ini ketua partai. Nggak mungkin dukung independen. Kenapa? Karena, waktu itu dia nggak menuhin syarat. Cuma kira-kira terkumpul ribuanlah tanda tangan. Setelah itu, dia masuk lewat partai kita, jadi wakil.
Saya secara pribadi nggak ada masalah loh, hubungannya baik. Saya bukan soal dia keluar dari Partai Gerindra. Mau 10 kali loncat-loncat partai, juga nggak ada urusan sama kita.
Tetapi, ketika dia menafikkan partai, seolah-olah dia izin datang ke Jakarta, terus jadi wagub (wakil gubernur). Dia nggak sadar itu. Kemudian, menghujat-hujat institusi negara, DPRD. Di situ, saya bilang problem. Nggak bisa seperti itu, keberadaan institusi ini dijamin oleh undang-undang.
Sebenarnya, bagaimana hubungan Pemprov dengan DPRD?
Proses awalnya baik loh, dalam pembahasan APBD mulus. Dia minta Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) direndahin jadi Rp8 triliun, yang harusnya kamu itung itu bisa Rp19 - 20 triliun, kita ikuti. Tiga kali perubahan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara). Mungkin sepanjang ibu kota sejarah ya.
Lalu, bagaimana kinerja Pemprov DKI di mata DPRD?
2014 tuh serapannya rendah sepanjang sejarah ibu kota. Saya nggak ngomongin kinerja, simpulin sendiri. Serapan rendah. Kemudian, PAD (pendapatan asli daerah) tidak tercapai, defisit Rp20 triliun. Silakan nilai kinerjanya.
Ikut Rapat Banggar, Ahok Cari PNS Penyisip Dana Siluman
PNS itu bertugas di Suku Dinas Tata Air DKI.
