Komisi VIII: Moratorium Umroh Tidak Efektif

Selasa, 21 April 2015 - 19:02 WIB
Oleh :
Suasana bukit Safa saat ini. Dahulu berdiri rumah Al-Arqam yang menjadi pusat dakwah Islam Nabi Muhammad SAW.
Suasana bukit Safa saat ini. Dahulu berdiri rumah Al-Arqam yang menjadi pusat dakwah Islam Nabi Muhammad SAW.
Sumber :
  • VIVAnews/Umi Kalsum
Photo Mini 1
VIVA.co.id
- Wacana memoratorium ibadah umroh sebagai protes pemerintah Indonesia dengan eksekusi mati bagi dua Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu Siti Zaenab dan Karni oleh pemerintah Arab Saudi Selasa pekan lalu dinilai tidak efektif.


Demikian dikatakan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P Daulay usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa 21 April 2015.

 

Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Rapat tersebut membahas realisasi program PKH, dukungan anggaran, data pesebaran, dampak/implikasinya serta permasalahan yang dihadapi.

Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel

“Sebab, umrah itu ibadah, yang tidak hanya Arab Saudi yang membutuhkan, tapi kita pun sebagai umat Islam membutuhkan. Jadi, kalau pun umrah itu dimoratorium sangat tidak efektif dan tidak berpengaruh bagi Arab Saudi,” tegas Saleh.
Baca Juga :
Komisi IV Minta Pemerintah Cabut Subsidi Benih Padi


Karena itu politisi PAN itu berharap agar pemerintah melakukan diplomasi langsung dengan Raja Saudi. Bahkan jika diperlukan juga harus membentuk Tim Khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden. Hal ini semata untuk menunjukkan kepada Pemerintah Saudi akan keseriusan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap rakyatnya di luar negeri. “Jadi, diplomasi dan pengawalan secara hukum yang mesti dilakukan,” pungkasnya.



Halaman Selanjutnya
Karena itu politisi PAN itu berharap agar pemerintah melakukan diplomasi langsung dengan Raja Saudi. Bahkan jika diperlukan juga harus membentuk Tim Khusus yang dipimpin langsung oleh Presiden. Hal ini semata untuk menunjukkan kepada Pemerintah Saudi akan keseriusan Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap rakyatnya di luar negeri. “Jadi, diplomasi dan pengawalan secara hukum yang mesti dilakukan,” pungkasnya.
Halaman Selanjutnya