VIVAnews - Singapura bisa diibaratkan sebagai Belandanya Indonesia jaman dulu. Menurut Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan harus mulai dihentikan.
"Lihat konglomerat yang punya kebun di Indonesia, kantor pusat mereka di Singapura," kata dia dalam jumpa pers di DPR seusai penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) LKPP tahun 2008, Selasa 9 Juni 2009.
Kondisi ini tidak jauh berbeda saat dulu Belanda menjajah Indonesia. Dulu, tambang dan perkebunan banyak dimana-mana, tapi justru yang maju adalah negeri Belanda. Indonesia hanya menjadi penonton dan kuli.
Situasi seperti inilah yang tidak bisa dibiarkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut dia, karena tidak transparannya informasi pajak, transfer pricing untuk menghindari pajak masih terus terjadi. "Pajak lari ke Singapura, ini tidak bisa kita biarkan," katanya.
BPK mengeluh, karena hingga saat ini auditor mereka belum ada yang bisa mengaudit penerimaan pajak.
Sejumlah pengusaha Indonesia memang memiliki kantor pusat di Singapura. Padahal, mereka menguasai perkebunan dan pertambangan di Indonesia.
Misalnya saja pengusaha Indonesia, Sukanto Tanoto, pemilik Grup Raja Garuda Mas yang menguasai perkebunan sawit di Indonesia. Grup bisnis ini juga sedang tengah diusut oleh Ditjen Pajak dan Kejaksaan karena terkena kasus pelarian pajak.
Sukanto Tanoto Disiapkan Lahan Investasi di IKN, Initip Gurita Bisnisnya
Sukanto Tanoto adalah pemilik Royal Golden Eagle (RHE), sebuah grup yang bergerak di bidang pulp dan kertas, minyak sawit, dan energi.
