- Raden Jihad Akbar / VIVA.co.id
VIVA.co.id - Wilayah operasional perusahaan tambang PT Freeport Indonesia di Papua sudah banyak berkurang. Ini karena wilayah-wilayah itu sudah diserahkan kepada Pemerintah setempat untuk dimanfaatkan lebih lanjut.
Demikian ungkap Riza Pratama, Wakil Presiden Komunikasi Korporat PT Freeport Indonesia, perusahaan yang berafiliasi dengan raksasa tambang asal Amerika Serikat, Freeport-McMoran. Pengurangan wilayah kerja itu akan berlanjut. “Luas wilayah operasional kami, yang saat ini 212.950 hektar, akan berkurang menjadi 90.360 hektar,” kata Riza saat menyambut kunjungan jurnalis ke Timika, Sabtu 15 Agustus 2015.
Menurut Riza, pengurangan wilayah operasional Freeport di Papua itu menjadi salah satu komitmen perusahaan. Ini menjadi bentuk Komitmen PT Freeport Indonesia untuk pembangunan nasional Indonesia, khususnya pembangunan fisik dan non fisik Papua secara utuh.
Maka, dalam kurun lebih dari 20 tahun sudah banyak wilayah kerja Freeport sudah diserahkan kepada pemerintah lokal. Menurut data Freeport, sudah 92,2 persen wilayah mereka yang sudah dilepaskan. Pada tahun 1991, perusahaan penambang tembaga, emas, dan perak itu masih menggarap wilayah seluas 2,6 juta hektar. Pada tahun 2012 berkurang jadi 212.950 hektar.
Freeport, kata Riza, selanjutnya akan fokus pada eksplorasi tambang di bawah tanah. "Dalam satu dua tahun mendatang, kami tidak lagi menerapkan metode penambangan terbuka, namun akan menggarap penambangan di bawah tanah. Ini memerlukan teknologi dan investasi yang besar," kata dia.
Selain menyerahkan sebagian besar wilayah kontrak karya, Freeport juga menambah setoran royalti kepada pemerintah Indonesia. Sebelumnya, royalti untuk negara sebanyak 3,5% dari tembaga, 1% dari emas, dan 1% dari perak. Namun, sejak Juli 2014 ditambah menjadi 4% dari tembaga , 3,75% dari emas dan 3,25 persen dari perak. Begitu pula dengan komitmen penambahan pembayaran pajak dan divestasi saham kepada pemerintah yang akan ditambah.
Freeport, lanjut Riza, juga terus berkomitmen mematuhi persyaratan dari pemerintah seperti yang diatur dalam Undang-undang Mineral dan Batubara No.4 2009 tentang Penyesuaian Kontrak Karya, seperti aturan penggunaan barang dan jasa, dan pembangunan smelter.
Namun, di satu sisi, Freeport juga mengharapkan kepastian dari pemerintah Indonesia soal perpanjangan kontrak. Ini terkait dengan harapan Freeport agar mendapat jaminan kelanjutan operasi dan kepastian fiskal sampai 2041. Ini sejalan dengan sudah dilakukannya investasi sebesar USD 4 miliar serta rencana investasi berikutnya sebesar USD 15 miliar dan USD 2,3 miliar.
Papua Bangun Kompleks Olahraga Mewah untuk PON 2020
Pembangunan Mimika Sports Complex dibantu oleh PT Freeport Indonesia.
