Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVA.co.id
- Kabupaten Bantul, Yogyakarta, kini menjadi incaran para pengembang untuk mendirikan proyek perumahan. Namun, dikhawatirkan bila dibiarkan lahan yang subur untuk pertanian akan tergerus menjadi perumahan dan mengancam ketahanan pangan di Kabupaten Bantul.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Pemkab Bantul, Yogyakarta, Tri Saktiana, menegaskan melalui SK Bupati terhitung sejak tanggal 22 Mei 2015 hingga 31 Desember 2016, tidak akan ada izin pembangunan perumahan di kawasan daerah penyangga perkotaan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tips Jadi Pemain Baru di Sektor Properti
Baca Juga :
Menanti Pintu Gerbang Dunia di Kulonprogo
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Pemkab Bantul, Yogyakarta, Tri Saktiana, menegaskan melalui SK Bupati terhitung sejak tanggal 22 Mei 2015 hingga 31 Desember 2016, tidak akan ada izin pembangunan perumahan di kawasan daerah penyangga perkotaan.
Baca Juga :
Metland Menteng Pasarkan Rumah Tipe Baru
"Ada moratorium pendirian perumahan yang berada di Kecamatan Banguntapan, Sewon, Kasihan, Bantul, dan Imogiri," kata Tri Saktiana, Selasa 18 Agustus 2015.
Ia mengatakan, kebijakan moratorium di lima kecamatan tersebut, diharapkan akan ada pemerataan pembangunan, baik di wilayah Bantul timur maupun Bantul Barat.
"Para pengembang yang akan mendirikan perumahan di Kecamatan Sedayu, Pajangan, atau pun Piyungan sangat terbuka dan perizinan tidak akan dipersulit, karena daerah tersebut dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan industri," ujarnya.
Tri Saktiana menambahkan, hingga saat ini, jumlah pengembang perumahan yang masih mengurus izin terhitung pengurusan sebelum tanggal 22 Mei 2015 mencapai belasan pengembang perumahan.
"Yang pengajuan izin sebelum moratorium dikeluarkan tetap akan kita layani, meski tanah yang akan digunakan berada di lima kecamatan yang terkena moratorium perumahan.
Lebih jauh, Tri menjelaskan, pengembang yang masih mengurus izin perumahan di lima kawasan moratorium tersebut, dipastikan perumahan yang harganya cukup mahal, yaitu diatas Rp300 juta karena harga tanah sudah sangat tinggi.
"Dipastikan pengembang yang membangun perumahan di lima kecamatan yang terkena moratorium, merupakan perumahan kelas menengah dan atas," ujarnya. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Ada moratorium pendirian perumahan yang berada di Kecamatan Banguntapan, Sewon, Kasihan, Bantul, dan Imogiri," kata Tri Saktiana, Selasa 18 Agustus 2015.
