Sumber :
- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Suharso Monoarfa, mengatakan
backlog
, atau kekurangan ketersediaan perumahan hendaknya ditinjau ulang, agar proses perencanaan pembangunan perumahan dapat dilaksanakan dengan data yang akurat, sehingga kebijakan yang diambil juga tepat.
Suharso yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat tahun 2009 - 2011 ini mengusulkan, agar data
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Menanti Pintu Gerbang Dunia di Kulonprogo
Baca Juga :
Metland Menteng Pasarkan Rumah Tipe Baru
Suharso yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat tahun 2009 - 2011 ini mengusulkan, agar data
backlog
di tiap daerah diperjelas terlebih di sisi permintaan (
demand
)-nya.
"Dulu saya pernah usulkan, data hasil sensus tahun 2010, dicoba diintensifkan lagi, di perdalam, kemudian diambil, atau dispot di beberapa tempat secara khusus, untuk bisa mendapatkan data
backlog
yang sebenarnya, dan data backlog itu harusnya tiap tahun harus berbeda-beda," kata Suharso di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Senin 24 Agustus 2015.
Menurutnya, data
backlog
yang ada saat menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) sampai saat ini masih sama dengan data yang beredar.
"
Backlog
ini saya tidak tahu, waktu saya masuk di kabinet, saya juga tahu jumlahnya segitu. Perhitungan-perhitungannya bagaimana, apakah benar kebutuhan rumah segitu? Banyak data-data yang meragukan, sehingga perlu dievaluasi dan 13,5 juta
backlog
itu harusnya diperjelas, berapa
demand
-nya kita kan tidak tahu," tuturnya.
Suharso menjelaskan, segmentasi peruntukkan perumahan juga perlu dilakukan, agar pemerintah dapat secara tepat mengambil kebijakan, serta dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan rumah.
"Dengan harga rumah per segmentasi, negara mesti hadir secara khusus di lapisan yang MBR," kata dia. (asp)
Halaman Selanjutnya
backlog
