- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
![]()
Apakah kecurangan itu yang membuat sebagian muktamirin menggelar ‘muktamar tandingan’ di Tebu Ireng?
Iya. Mereka merasa perlu menggelar sidang lanjutan di Tebu Ireng. Dalam sidang itu secara aklamasi mereka meminta Pak Hasyim sebagai Ketua Umum dan saya sebagai Wakil Ketua Umum. Saya menolak. Saya sampaikan yang paling tepat kita mengajukan gugatan secara hukum.
Kenapa mereka ke Tebu Ireng?Saya bertanya kenapa mereka tidak mau melanjutkan sidang. Sebabnya, karena kecurangan sudah ada dari awal, yaitu sejak registrasi.
Maksudnya?
Jadi yang mendaftar disuruh mengisi sembilan nama calon anggota Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA). Kami yang menginap di Tebu Ireng tidak mau. Kurang lebih jumlah orang yang menginap di Tebu Ireng ada 70 persen. Jadi mereka yang tidak mau disuruh mengisi sembilan nama ini tidak boleh daftar dan tidak diberikan tanda peserta.
Lalu?
Masalah itu berhasil diselesaikan.
Setelah berhasil registrasi?
Setelah boleh mendaftar, muktamar ribut saat membahas tata tertib (Tatib). Dalam tatib itu ditulis Pasal 19 yang isinya pemilihan melalui AHWA. Padahal itu belum masuk AD/ART, kenapa bisa masuk tatib? Seharusnya tatib sesuai AD/ART. Masalah ini berkepanjangan tapi bisa diselesaikan oleh Gus Mus.
Selanjutnya, apakah muktamar berjalan dengan baik?
Masalah muncul lagi dalam sidang subkomisi. Di sini juga terjadi kecurangan. Banyak orang yang seharusnya bisa mengikuti sidang tapi tidak bisa masuk. Alasannya, di dalam persidangan sudah ada yang mewakili.
Selain itu?
Ada pemilihan, pemungutan suara noken. Itu kan tidak bisa. Dari Papua Barat katakan ada empat PCNU. Tapi sebenarnya tidak ada PCNU di wilayah tersebut. Akhirnya dengan segala keributan hal itu disetujui.
Lalu apalagi yang Anda nilai sebagai kecurangan?
Laporan pertanggungjawaban tidak ada pandangan umum. Ini yang sekarang juga akan kami tolak secara kultural. Materi Muktamar kan dibagikan.
Yang dibagikan panitia ada bagian yang menyimpang dari ajaran NU. Lalu materi yang diberikan panitia tidak ada pembahasan. Jadi dalam sidang didok (langsung diputuskan).
Ini yang kami gugat. Selanjutnya soal kekhususan Aswaja juga tidak ada pembahasan sama sekali dan langsung didok begitu saja.