Soal LNG, Menteri ESDM dan Menko Maritim Berbeda Pendapat

Pembahasan RAPBN 2016 sektor ESDM
Sumber :
  • ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

VIVA.co.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, ia lebih mempercayai rekomendasi tentang fasilitas LNG yang diberikan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

PMA Tak Merata Akibat Kurang Listrik

Pernyataan Sudirman ini berbeda dengan pendapat yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, tentang fasilitas pengolahan Liquid Natural Gas (LNG) di Blok Masela, Maluku.

"Yang jelas SKK merekomendasikan offshore. Saya percaya pada sistem yang dari SKK Migas," kata Sudirman di kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu, 23 September 2015.

Strategi Menteri Arcandra Targetkan PLTP 7.000 MW

Dia mengatakan, pembangunan fasilitas pengolahan LNG di blok migas tersebut akan lebih hemat kalau menggunakan sistem offshore atau LNG terapung.

"Hitungannya SKK Migas itu lebih hemat dengan offshore," kata Sudirman.

Wapres: Elektrifikasi RI Terendah di ASEAN

Eks direktur utama PT Pindad (Persero) ini mengatakan, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang punya visi dan misi untuk menumbuhkan industri maritim.

"LNG memberikan kesempatan industri perkapalan. Kapasitas nasional akan diserap besar-besaran (oleh industri perkapalan)."

Sekadar informasi, Rizal mengajukan opsi pipanisasi untuk fasilitas tersebut lantaran fasilitas pengolahan LNG terapung yang diajukan Inpex dan Shell terlalu mahal. Ia mengatakan, biayanya mencapai US$19,3 miliar. Sementara pipanisasi memakan biaya US$14,6-US$15 miliar.

"Kalau bangun pipa bisa lebih murah. Pipanya dibikin 600 kilometer. Dari lokasi ditemukannya gas, kita bangun pipa ke Pulau Aru," ujarnya.

(mus)


Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya