Sumber :
- ANTARA FOTO/Agus Bebeng
VIVA.co.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai pelaksana program sejuta rumah menyatakan akan mempersiapkan sebuah solusi agar pekerja informal bisa mendapatkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Upaya ini menanggapi kritikan bahwa program sejuta rumah dinilai belum tepat sasaran, di mana belum menyentuh pekerja di sektor informal yang disebut sebagai penyumbang kekurangan perumahan (backlog) terbesar di Indonesia.
Direktur Perencanaan Pembiayaan Perumahan, Poltak Sibuea, mengatakan, pihaknya akan memikirkan solusi dari masalah penyaluran kredit yang kerap mempersulit pekerja informal. Karena, sistem perbankan di Indonesia, belum bisa menerima bukti-bukti informal sebagai persetujuan kredit.
"Misalnya, kalau ada orang yang kerjanya pedagang, dia tidak punya bukti penghasilan sebulan, padahal ada transaksi. Mungkin omzetnya ada Rp10 juta per bulan, tapi ini tidak bisa dijadikan barang bukti, atau catatan bahwa dia punya kemampuan bayar cicilan," ujar Poltak, di Kantor Kementerian PUPR, Selasa 13 Oktober 2015.
Dia menjelaskan, kementerian akan mengembangkan sebuah solusi yaitu kredit untuk rumah swadaya atau diistilahkannya Kredit Pemilikan Rumah Swadaya (KPRS).
Dengan hal ini, pihaknya akan memberikan kepada perbankan untuk membuka skema dengan tidak lagi menggunakan daftar atau slip gaji, melainkan menggunakan rekam jejak kemampuan menabung, pengaju KPR.
Baca Juga :
BTN Sabet Digital Brand Award 2016 untuk KPR
"Nanti, ini akan memberikan arahan kepada bank untuk membuka skimnya, agar tidak menggunakan lagi daftar gaji, tapi dari record kemampuan menabung. Jadi, ada potensi besar dia punya kemampuan untuk mencicil kalau meminjam kredit," kata dia.
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Perum Perumnas, Muhammad Nawir, mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memfokuskan sasaran program sejuta rumah kepada sektor informal, bukan kepada pekerja formal.
Karena, untuk kondisi saat ini, pekerja informal kerap dipersulit dengan persyaratan administrasi. Padahal, yang menyumbang jumlah kekurangan perumahan terbesar adalah dari sektor informal.
"Soal backlog, kalau data ini dipertajam lagi, mungkin 60 persen adalah mereka yang bekerja di sektor informal, jadi sasaran (sejuta rumah) ini harusnya bukan hanya untuk pekerja formal seperti PNS, TNI, Polisi, dan lain-lain, harusnya yang informal juga disasar," ujarnya.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena, untuk kondisi saat ini, pekerja informal kerap dipersulit dengan persyaratan administrasi. Padahal, yang menyumbang jumlah kekurangan perumahan terbesar adalah dari sektor informal.
