Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id
- Sebagai Ketua Pansus Angket Pelindo II, Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka memohon dukungan dari masyarakat luas agar sidang-sidang pansus bersifat terbuka untuk umum. Menurut Rieke pihak-pihak yang terindikasi bermasalah sudah mulai melakukan operasi senyap untuk membuat fakta tak terang benderang.
“Saya tegaskan, secara pribadi saya menginginkan pansus ini bersifat terbuka, semoga disepakati juga oleh anggota dan pimpinan lainnya, agar bisa dihadiri rakyat dan diliput seluruh media. Pansus ini penting tidak hanya untuk mengungkap kasus di Pelindo II, tapi bisa menjadi pintu masuk pembenahan BUMN secara keseluruhan,” ujar Rieke di Senayan, Senin 19 Oktober 2015.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
Ia juga menambahkan, Rapat Pansus Angket Pelindo II akan dimulai dengan agenda menentukan pansus bersifat terbuka atau tertutup. “Sekali lagi saya mohon dukungan sehingga rakyat bisa melihat secara gamblang kinerja wakil rakyat. Agar tidak ada "pesan sponsor yang bisa membuat wakil rakyat masuk angin",” katanya.
Rieke mengatakan, bahwa Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, tanpa membenahi pelabuhan adalah hal mustahil. Ekonomi biaya tinggi pun salah satu penyebabnya adalah tata kelola pelabuhan. Pelindo II adalah pelabuhan utama, berbentuk BUMN, artinya, milik negara, bukan swasta murni. Ada kewajiban setor uang ke kas negara.
“Namun sayang, terjadi indikasi-indikasi pelanggaran hukum dan penyimpangan dari suap, konsesi, pembelian alat yg bermasalah, hingga perlakuan semena-mena terhadap karyawan yang berupaya ungkap berbagai kasus tersebut,” ujar Rieke.
Halaman Selanjutnya
Rieke mengatakan, bahwa Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, tanpa membenahi pelabuhan adalah hal mustahil. Ekonomi biaya tinggi pun salah satu penyebabnya adalah tata kelola pelabuhan. Pelindo II adalah pelabuhan utama, berbentuk BUMN, artinya, milik negara, bukan swasta murni. Ada kewajiban setor uang ke kas negara.