- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Meski telah puluhan tahun berdiri di tanah Papua, keberadaan PT Indonesia dinilai masih banyak dan belum memberi efek bagi keberlangsungan hidup dan perekonomian yang memadai untuk masyarakat Papua secara keseluruhan.
Anggota DPD RI dari Papua, Charles Simaremare, mengatakan hal itu justru berbanding terbalik, jika melihat sejarah perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini yang sudah menambang sejak 1960-an.
"Sangat menarik, kalau kita berbicara tentang Freeport. Perusahaan ini sejak tahun 60-an sudah menambang. Kita tahu perusahaan ini mengangkut banyak sekali hasil tambang," ujar Charles dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu 25 Oktober 2015.
Namun, dari hal itu, dia mempertanyakan, mengapa pada kenyataannya hingga saat ini mayoritas rakyat Papua masih terbelakang, bahkan banyak yang masih menderita di tanahnya sendiri.
"Sampai hari ini,, kenapa rakyat Papua masih tetap terbelakang di atas tanahnya yang begitu subur dan kaya," katanya
Charles melanjutkan, hal ini dirasa begitu miris, padahal di sana banyak perusahaan yang eksploitasi kekayaan tanah Papua. Ia juga mengaku terhenyak, melihat kenyataan banyak orang di sekitar perusahaan tersebut mengalami kesulitan dan miskin.
Untuk itu, ia meminta hal yang harus segera dipecahkan bersama dalam hal kontrak karya PT Freeport yang belakangan ini sedang digodok pemerintah. Ia menilai, ada beberapa fakta yang membuat indonesia tersandera atas investasi besar, seperti Freeport yang menekan Indonesia.
"Hal ini harus dipertanyakan, 40 tahun lebih rakyat Papua jadi penonton. Seharusnya, yang berbicara begini, ya orang dari Papua itu sendiri," ujarnya
Selain itu, Charles juga mencatat ada beberapa poin, misalnya bicara soal kedaulatan bangsa dengan perusahaan yang berinvestasi baik di Indonesia, atau Papua.
"Karena sedikit kedaulatan kita seperti terintervensi, seperti seolah kita enggak bisa leluasa," kata dia. (asp)
