"Daerah Tidak Produktif, Kami Pangkas Anggarannya"

VIVA.co.id - Mengacu pada agenda prioritas nasional Nawa Cita 2015-2019, yang mengarahkan pembangunan pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan, Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan tantangan yang berat pada tahun pertama pemerintahaannya. 

Di antaranya, El Nino yang terjadi tahun ini disinyalir lebih kuat dibanding dengan kasus terparah yang pernah dialami pada 1997. Ada pula permasalahan regulasi yang berbelit dan pembenahan infrastruktur serta peningkatan sarana prasarana penunjang produksi pertanian, yang mendesak untuk dilakukan. 

Belum lagi, suatu negara bisa dikatakan berkedaulatan pangan, tidak hanya dilihat dari surplus komoditas pangan yang dikonsumsi masyarakatnya. Tapi, pelaku ekonomi dari hulu hingga ke hilir di sektor ini, juga harus meningkat kesejahteraannya.

Menteri Pertarnian Amran Sulaiman ketika berkunjung ke Kantor Redaksi tvOne  dan VIVA.co.id, awal Oktober 2015 memaparkan apa saja strategi pemerintah, khususnya kementeriannya, dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut. Berikut wawancara lengkapnya: 

Saya sampaikan, sebelum adanya  deregulasi, kami sudah lakukan lebih awal. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) misalnya, soal benih dan pupuk semua harus standbay, Januari itu musim hujan. Harus bergerak cepat, kalau pakai tender akan telat. 

Kami izin Pak Presiden Joko Widodo, kami ubah dari tender ke penunjukan langsung, jadi cepat. Apalagi dengan pengadaan melalui e-katalog ini, pengadaan langsung dari pabrik, negara untung dengan harga murah. 

Aturan kami banyak yang menghambat,  tidak bisa disamakan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kalau di sana tender tidak masalah, kalau di pertanian ini kan tanaman semusim umurnya 3 bulan, kalau tender kelamaan.  

Dengan e-katalog  juga lebih cepat, misalnya pendistibusian Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang terdistribusi sudah 65 ribu unit di lapangan, naik 1.000 persen. Tahun lalu itu 3.000 unit saja setengah mati, ini belum Desember. Target tahun ini 80 ribu unit.

Kami lakukan revolusi anggaran, maksud begini. Ini ada anggaran Rp15 triliun, ada untuk biaya perjalanan dinas Rp800 miliar, dan totalnya dengan biaya pembelian peralatan dan lain-lain itu total Rp4,1 triliun termasuk dana lebur. Kami cabut dan jadikan traktor, harus untuk petani dulu. Jujur awalnya banyak yang tidak setuju, tapi kami dahulukan rakyat.

Jadi hasilnya irigasi 1,5 juta hektare,  Insya Allah tahun ini tiga juta hektare di seluruh Indonesia ada 17 provinsi, itu hasilnya seremoni rapat-rapat yang kami pangkas.

Kemudian sistem reward and phunishment. Seperti ini, kami beri tambahan anggaran rata-rata Rp100-300 miliar setiap kabupaten. Kalau tidak naik produksinya, tahun depan kami cabut anggarannya. 

Sekarang sudah ada lima kepala dinas yang sudah dicopot di beberapa daerah, kami kirim kartu merah, kalau tidak dicopot kami cabut anggarannya. Karena selama ini diberi anggaran tidak ada peningkatan, harus ada hitam di atas putih, kalau tidak capai anggaran kami cabut.

Ini harus dilakukan, karena selama ini diberi anggaran sampai Rp300 miliar tambahannya per kabupaten, itu arahan Pak Presiden. Tambah anggaran 100 persen totalnya Rp16,9 triliun ini semua dibagi. Kami teken janji satu-satu bupati, yang tidak bisa dicabut. Sampai kapan, ya selama kami jadi menteri.