Sumber :
- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id -
Pembicaraan tingkat I Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 seharusnya berakhir di Badan Anggaran (Banggar), Rabu, 21 Oktober lalu. Namun, DPR akhirnya mengusulkan pengunduran jadwal menjadi 30 Oktober. Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan, Effendi Simbolon, mendukung pengunduran itu.
"Harusnya rakyat kita itu diproteksi. Jadi saya kira postur RAPBN 2016 perlu dikoreksi," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2015.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Harusnya rakyat kita itu diproteksi. Jadi saya kira postur RAPBN 2016 perlu dikoreksi," kata Effendi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Oktober 2015.
Anggota Komisi I itu mengendus ada yang tidak beres antara RAPBN 2016 dengan penyusunnya. Ia bahkan menyarankan agar KPK bisa melakukan pengawasan.
"KPK bisa masuklah untuk mencegah. Indikasi kuat itu sudah ada," ujar Effendi.
Effendi menilai RAPBN 2016 memang layak untuk ditunda ke sidang paripurna. Sebab katanya, RAPBN 2016 lebih mengutamakan kepentingan pemodal.
"Jadi tidak cocok untuk fundamental ekonomi Indonesia," kata Effendi.
Halaman Selanjutnya
Anggota Komisi I itu mengendus ada yang tidak beres antara RAPBN 2016 dengan penyusunnya. Ia bahkan menyarankan agar KPK bisa melakukan pengawasan.
