Sumber :
- VIVA.co.id/Muhammad Solihin
VIVA.co.id
- Terkait Trans Pasific Partnership Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon menilai bahwa Presiden sudah lebih mempelajari untuk konsekuensi.
Menurut Effendi karena fakta perdagangan bebas di negara-negara kawasan itu memang didirikan karena latar belakangnya ada persoalan rivalitas dari sisi perdagangan dengan Tiongkok.
Baca Juga :
Banggar DPR: Target Tax Amnesty Terlalu Ambisius
Baca Juga :
Komisi XI: Postur APBN-P 2016 Tidak Kredibel
"Jauh menjadi negara yang liberal kita. Jadi kalau sudah seperti itu ini kan sudah sangat bertentangan dengan trisakti, nawacita, ga ada lagi esensi roh dan jiwa dari kedaulatan itu," jelasnya.
Jadi menurut Effendi nawacita sebagai pengejawantahan dari semangat trisakti yang menjadi pegangan dari Jokowi.
"Saya kira bertentangan dengan kebijakan-kebijakan baik di tingkat kebijakan umum, politik, termasuk kebijakan di operasionalnya. Nah itu yang saya prihatin. Bahwa kita tidak juga kemudian katakanlah menolak memasuki sebuah komunitas, karena itu juga sebuah keniscayaan," tegasnya.
Ia menambahkan, jangan serta merta karena latar belakangnya tadi, kalau latar belakangnya kita sudah mengamini kalau kita sebuah negara yg tidak lagi menganut paham yang sesuai dengan pasal 33 UUD 45, maka memang itulah negara yang berciri neolib itu, tidak salah lagi.
"Jadi jangan salahkan lagi Rini Soemarno, Sudirman Said, gak ada lagi, memang Jokowi sudah. Karena dengan sadar dia memasuki aliran mazhab itu. Ini yang kita harus terang-terangan minta penjelasan. Jangan nanti Presiden mengatakan tidak berpikir ke sana, tapi dalam kenyataannya arahnya ke sana," ucap politisi PDIP ini.
Halaman Selanjutnya
Jadi menurut Effendi nawacita sebagai pengejawantahan dari semangat trisakti yang menjadi pegangan dari Jokowi.